Penerapan Sekolah Lima Hari Terkesan Terburu-buru

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Ahmad Darwis mengatakan, penerapan sekolah lima hari dalam sepekan yang sudah diberlakukan mulai 14 Juli 2025 lalu, terkesan terburu-buru, karena belum sepenuhnya berpijak pada realitas sosial-ekonomi masyarakat. 

“Di satu sisi, sekolah lima hari hadir dengan semangat efisiensi dan penguatan karakter siswa melalui program “Merdeka Belajar”, tapi di sisi lain, implementasinya terkesan tergesa-gesa dan belum sepenuhnya berpijak pada realitas sosial-ekonomi masyarakat kita,” kata Darwis dalam keterangannya kepada Waspada, Rabu (16/7).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Menurut Darwis, kita tidak bisa menyamakan sistem pendidikan dengan jam kerja ASN atau pegawai kantor. 

“Siswa bukan pekerja yang dapat dipaksa berada di institusi hingga sore setiap hari. Anak-anak memiliki kapasitas fisik dan psikis yang berbeda. Mereka butuh ruang bermain, waktu bersama keluarga, dan istirahat yang cukup,” sebutnya.

Langkah solutif yang bisa menjadi jalan tengah agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi simbol perubahan, tetapi juga benar-benar berdampak baik.

Darwis menyarankan agar penerapkan sekolah lima hari hendaknya dilakukan secara bertahap, bukan serempak.

“Pilih sekolah yang telah siap secara infrastruktur dan SDM untuk uji coba,” katanya.

Kemudian, libatkan orang tua dan komunitas, keluarga dan masyarakat lokal dalam pengawasan dan pembinaan karakter siswa.

“Jangan paksakan materi pelajaran penuh lima hari. Hari Jumat sebaiknya diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan karakter, penguatan keagamaan, atau pelatihan soft skill,” tuturnya.

Dia juga memberikan saran agar desain jam belajar, yakni jam belajar boleh panjang, tapi tidak boleh melelahkan. Sisipkan waktu istirahat dan rekreasi. Pastikan guru juga tidak terbebani secara berlebihan.

Kemudian, jangan alergi terhadap kritik. Lakukan evaluasi bulanan berbasis survei kepada siswa, guru, dan orang tua bisa menjadi dasar revisi dan perbaikan. 

“Pendidikan adalah jantung peradaban. Ia tidak boleh dikelola dengan pendekatan birokratis semata,” ujarnya.

Pendidikan menyentuh kehidupan jutaan anak dan guru. Ia tidak boleh dikelola dengan logika instruksi, melainkan dengan pendekatan empati, partisipasi, dan kesiapan.

Kalau guru dan sekolah belum siap, harus dibantu bukan dipaksa. Kalau siswa mulai lelah, yang perlu ditinjau bukan semangatnya, tapi sistemnya.

“Mari benahi kebijakan ini secara kolaboratif. Sekolah 5 hari bukan masalah, memaksakannya tanpa kesiapanlah yang jadi persoalan,” katanya.

Sekolah lima hari bisa menjadi kebijakan yang baik jika dijalankan dengan kebijaksanaan.  “Sumatera Utara berpeluang menjadi percontohan penerapan sekolah lima hari yang berhasil asal pemimpinnya mau membuka ruang dialog, mendengar suara rakyat, dan merumuskan kebijakan berdasarkan kenyataan, bukan hanya keinginan,” pungkas Darwis. (cpb)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.