Kinerja Biro PJB Pemprovsu Belum Tunjukkan Tanda Perbaikan

MEDAN (Waspada): Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemprovsu, menjadi sorotan. Kepala Biro PJB Chandra Dalimunte, dinilai masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam hal pengadaan barang dan jasa di Pemprovsu. Bahkan, dia cenderung tidak melakukan hal-hal substansial untuk perbaikan sektor perbaikan pengadaan barang dan jasa di Sumut.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua LSM Kalibrasi dan HAM Antony Sinaga, kepada wartawan, Selasa (15/7). Dia mengomentari tentang kinerja Kepala Biro PBJ Pemprovsu yang sejak tanngal 9 Mei 2025 lalu dijabat oleh Chandra Dalimunthe.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Sebelum di bawa Gubsu Bobby Nasution ke Pemprovsu, Chandra Dalimunthe, menjabat sebagai Kepala Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Medan.

Antony Sinaga mengaku kecewa melihat kinerja Chandra Dalimunthe, karena belum memperlihatkan perubahan berarti. Sebaliknya, hal ini akan membuat masyarakat semakin ragu akan kemampuan pejabat-pejabat yang di bawa Gubsu dari luar lingkungan Pemprovsu.

“Sayang sekali, uang negara sia-sia untuk menggaji aparatur sipil negara yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini harusnya menjadi perhatian pak Bobby, Gubernur kita di Sumatera Utara,” ujar Antony.

Disebutkan Antony, bila kinerja pejabat seperti ini, akan menjadi hal tidak mengherankan kalau terjadi kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Morupsi (KPK). Seperti yang dialami mantan Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, yang juga sebelumnya merupakan pejabat di Pemko Medan.

Antony mengatakan, kasus suap yang disangkakan terhadap Topan Ginting, adalah berkaitan dengan tender yang akan digelar lewat e-katalog. “Memang belum sempat ditenderkan lewat e-katalog, tapi yang pasti pengaturan terhadap itu sudah dirancang, sudah mulai dikendalikan,” jelasnya.

Artinya, kata Antony, jika tidak dihentikan KPK lewat OTT tersebut, sudah pasti e-katalog yang di bawah pengendalian Kabiro PBJ itu, berjalan dengan skenario buruk. “Karena, tidak mungkin Kepala Biro PBJ tidak tau skenario itu, dan apalagi jika tau namun tak dikendalikan, lebih parah lagi,” sambungnya.

Menurut Antony, Gubsu Bobby Nasution, harus mengevaluasi kinerja Kabiro PBJ Sumut Chandra Dalimunthe. “Jangan dibiarkan Sumut ini porak-poranda. Seharusnya sektor pengadaan barang dan jasa Sumut menjadi benteng pemerintahan Bobby,” ujarnya.

Karena itu, Antony Sinaga menekankan agar Ketua KPK, Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan deteksi dini, dengan melakukan penyadapan pada saat melakukan tender dengan pihak ketiga penyedia barang dan jasa. Tujuannya agar pada saat pelaksanaan tender transparan tidak berdasarkan orderan dari pimpinan KPK.

Secara terpisah, Koordinator Divisi Data dan Investigasi Forum Jasa Konstruksi (Forjasi) Ricky, juga menyoroti permasalahan sektor PBJ Sumut. Menurutnya sektor ini harus diselamatkan.

Ricky menegaskan, lemahnya kinerja dan komitmen Kabiro Chandra Dalimunthe untuk membangun sektor PBJ Sumut, sangat tidak sejalan dengan visi misi Gubernur Sumut kolaborasi Sumut berkah yang unggul, maju dan berdaya saing.

“Kami melihat dari sisi itu, tidak ada gregetnya kepala biro ini. Kasihan Sumut ini akan terus begini, menjadi sasaran praktik korupsi dan kemudian terpublikasi luas karena masalah korupsi. Pak Bobby harus evaluasi kepala biro,” tegas Ricky.

Sementara itu, Kepala Biro PBJ Sumut Chandra Dalimunthe yang dikonfirmasi wartawan pada Selasa (15/7), tidak merespon. Konfirmasi kembali dilakukan Rabu (16/7), juga tidak direspon. (m07),

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.