5 hours ago
1
22 April 202522 April 2025
MEDAN (Waspada): Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai 37 persen pada sejumlah program kerja tahun ini.
Plt Kepala Dinas SDABMBK, Gibson Panjaitan, menyampaikan hal ini dalam rapat pembahasan Evaluasi Triwulan I yang digelar bersama Komisi 4 DPRD Kota Medan, Senin (21/4).
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
Gibson menyebut efisiensi dilakukan untuk mengoptimalkan belanja yang benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat. Namun, langkah ini justru memicu sorotan tajam dari anggota dewan, yang menilai efisiensi tidak dibarengi dengan perencanaan dan pemanfaatan anggaran yang tepat guna. Terutama pada sektor krusial seperti pengelolaan air bersih dan penanganan banjir.
Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Renville Napitupulu, menyayangkan pengurangan drastis anggaran pada program pengelolaan sumber daya air. Dari total pagu anggaran Rp21 miliar, hanya tersisa sekitar Rp652 juta yang direalisasikan.
“Angka ini sangat kecil. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap air bersih masih sangat tinggi, apalagi di kawasan pinggiran kota. Saya usulkan agar kolam retensi yang sudah ada dapat dilengkapi dengan instalasi pengolahan air atau water treatment plant, sehingga airnya bisa dimanfaatkan warga,” ujarnya.
Menurutnya, kolam retensi tidak boleh hanya difungsikan sebagai pengendali banjir. Dengan teknologi penyaringan yang ramah lingkungan, air dari kolam tersebut seharusnya bisa diolah menjadi air bersih atau bahkan layak konsumsi, terutama bagi warga yang selama ini belum terlayani PDAM.
Kritik serupa disampaikan oleh anggota Komisi 4, Edwin Nasution. Ia mempertanyakan keputusan efisiensi di tengah masih banyaknya titik banjir di Kota Medan yang belum terselesaikan, salah satunya di pintu tol Bandar Selamat yang sempat tergenang selama hampir sepekan meskipun hujan sudah reda.
“Ini menjadi preseden buruk. Pintu masuk kota justru menyambut tamu dengan banjir. Kalau tidak bisa tangani banjir di pintu tol, bagaimana dengan daerah lainnya? Efisiensi boleh, tapi jangan sampai program prioritas dikorbankan,” ujarnya tegas.
Edwin meminta agar Dinas SDABMBK menyusun masterplan atau blueprint penanganan banjir yang terintegrasi dan menyerahkannya ke DPRD sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perencanaan pembangunan kota.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Dame Duma Sari Hutagalung, meminta agar seluruh program dan kegiatan fisik seperti perbaikan drainase dan pengaspalan jalan segera direalisasikan, mengingat tahun anggaran sudah memasuki triwulan kedua.
“Kita tidak ingin pekerjaan menumpuk di akhir tahun seperti yang sering terjadi sebelumnya. Kalau sekarang cuaca masih mendukung, sebaiknya percepat realisasi anggaran agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi 4 Paul Mei Simanjuntak turut menyarankan pendekatan yang lebih terencana dalam menangani banjir. Salah satu usulan adalah membagi titik rawan banjir di setiap daerah pemilihan (dapil) dan mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani minimal lima titik di tiap dapil dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari normalisasi drainase, pembangunan kolam retensi, hingga penyediaan pompa air.
“Kita tidak butuh proyek mercusuar, tapi penanganan konkret. Dengan anggaran Rp500 miliar pun kalau tidak dikelola baik ya tetap saja banjir. Lebih baik difokuskan ke titik-titik prioritas dengan perencanaan matang,” katanya.
Anggota dewan, Datuk Iskandar juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait banjir yang belum ditangani, salah satunya di Jalan Bunga Kusuma. Ia menyayangkan minimnya respons dari pihak kelurahan dan UPT dinas meskipun keluhan telah disampaikan berulang kali.
“Kami tidak mencari keuntungan pribadi, kami hanya menyuarakan suara rakyat. Kalau pun perlu verifikasi, saya siap dampingi dinas turun ke lapangan. Tapi jangan abaikan laporan masyarakat,” ucapnya.
Menanggapi berbagai kritikan tersebut, Plt Kadis SDABMBK Gibson Panjaitan menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan dewan dan mempercepat realisasi program yang masih tertunda. Ia juga membuka ruang koordinasi yang lebih intens dengan legislatif untuk memastikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami memahami kritikan dari dewan dan akan menjadikannya sebagai masukan untuk perbaikan ke depan. Prinsip efisiensi yang kami jalankan tetap memperhatikan skala prioritas dan manfaat jangka panjang bagi warga Kota Medan,” pungkasnya.(h01)
Teks
Rapat pembahasan Evaluasi Triwulan I Dinas SDABMBK Kota Medan digelar Komisi 4 DPRD Kota Medan, Senin (21/4). Waspada/Yuni Naibaho
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
