Pemkab Humbahas Sosialisasikan Pembinaan Dan Pemberdayaan Ormas Cegah Premanisme

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ormas terhadap peraturan perundang-undangan serta memperkuat sinergitas ormas dengan pemerintah, terutama dalam upaya mencegah aksi premanisme berkedok organisasi.

Bupati Humbahas yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Jaulim Simanullang, menyampaikan bahwa ormas memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, dan sejahtera, serta menjadi mitra penting pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan.

Ia mengapresiasi kontribusi ormas di Humbahas yang ikut menjaga kondusifitas daerah. Namun, Jaulim juga mengingatkan adanya fenomena ormas yang menyalahgunakan legalitas untuk bertindak sewenang-wenang, melakukan intimidasi, bahkan premanisme yang dapat mengganggu ketertiban umum dan iklim investasi.

“Premanisme yang dilabeli legitimasi organisasi memiliki daya rusak ganda, menebar rasa takut di masyarakat, sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Untuk itu, pemerintah bersama TNI, Polri, dan instansi terkait telah membentuk Satgas Terpadu dalam memberantas aksi premanisme dan ormas bermasalah,” tegasnya.

Kepala Badan Kesbangpol Humbahas, Ferry Juvelin Sitorus, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ormas terhadap peraturan perundang-undangan serta memperkuat sinergitas ormas dengan pemerintah, terutama dalam upaya mencegah aksi premanisme berkedok organisasi.

Kegiatan ini diikuti oleh organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Humbahas. Diharapkan, melalui sosialisasi ini, ormas dapat lebih mandiri, adaptif, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan daerah.

Plt. Inspektur Humbahas, Lukman Pasaribu, bertindak sebagai moderator dalam kegiatan ini. Narasumber yang hadir antara lain Kasi Intel Kejari Humbahas Van Barata Semenguk, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Jaulim Simanullang, dan Kanit Pidum Satreskrim Polres Humbahas Ipda R. Sitorus. Para narasumber memberikan materi terkait aspek hukum, kebijakan pemerintah daerah, serta upaya penegakan ketertiban dalam kaitannya dengan peran ormas di masyarakat.(id62)