Presidium ICMI Muda Pusat Dan GNPF Ulama Nilai Tim Reformasi Polri Tidak Memberi Harapan Besar Kepada Publik

17 November 202517 November 2025

MEDAN (Waspada.id): Ketua Umum Presidium Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Pusat Dr H Tumpal Panggabean MA menilai pembentukan Tim Reformasi Polri tidak memberikan harapan besar bagi masyarakat terkait percepatan reformasi Polri. Bahkan, Presiden RI tidak punya barometer yang jelas dalam menentukan Tim Reformasi Polri ini.

“Saya menilai Tim Reformasi Polri tidak akan memberikan harapan yang besar kepada masyarakat akan terjadinya reformasi di institusi Polri. Hal ini disebabkan tidak ada sosok kritis, kecuali Prof Mahfud, yang ada dalam tim reformasi tersebut. Sosok lainnya selalu berfikir normatif saja,” sebut Ketua Umum Presidium ICMI Muda Pusat Dr Tumpal Panggabean MA kepada waspada.id, Minggu (16/11).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Pernyataan tersebut disampaikan Dr Tumpal Panggabean terkait hadir Tim Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden RI.

Awalnya, lanjut Tumpal, saat sosok Prof Mahfud MD disebut-sebut akan memimpin Tim Reformasi Polri, dirinya sangat berharap akan ada perubahan-perubahan namun setelah diumumkannya susunan lengkap formasi nama-nama yang masuk dalam Tim Reformasi Polri, harapannya tiba-tiba sirna.

“Awalnya saya hope praktis berubah jadi hopeless,” ujar Dr H Tumpal Panggabean.

Dijelaskan Tumpal, begitu nama Prof Jimmly Asidiqie, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Kapolri) dan 3 mantan Kapolri masuk dalam Tim Reformasi Polri, maka tidak akan ada lagi harapan akan terjadi dari tim reformasi tersebut.

“Prof Jimmly pemikirannya saya nilai sudah afkir dalam konsep kekinian. Beliau sebagai Guru Bangsa yang melahirkan pemikiran kebijaksanaan atau cuma nasehat dan tidak ada lagi pemikiran kekiniannya,” ujar Tumpal.

Begitu pula terkait adanya sosok tiga mantan Kapolri dan Kapolri yang masih aktif masuk dalam tim reformasi tersebut.

Idealnya, tambah Tumpal, harus ada tokoh-tokoh yang kritis seperti dari kalangan profesi jurnalistik dan akademisi serta para penggiat atau pengamat kebijakan Polri yang masuk ke dalam Tim Reformasi Polri.

“Idealnya harus ada unsur dari penggiat atau pengamat kebijakan Polri, tokoh-tokoh kritis seperti jurnalis/wartawan mewakili media selaku sosial kontrol, karena jurnalis akan memiliki data-data mulai dari A hingga Z. Juga harus ada penggiat atau pengamat kebijakan Polri di dalam Tim Reformasi Polri,” beber Tumpal.

Dijelaskan Tumpal, Tim Reformasi Polri bentukan Presiden RI ini dikhawatirkan tidak akan bisa mengeluarkan kebijakan pro rakyat karena 4 personilnya yang berasal dari institusi Polri, ada Kapolri yang masih aktif dan yang sudah purnawirawan atau mantan Kapolri. Tentu saja mereka akan membela institusi yang dipimpinnya.

“Saya pribadi saja, sangat mendukung adanya reformasi di tubuh Polri saat ini. Bahkan, saya mendesak agar Presiden mencopot Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri karena sudah terlalu lama menjabat Kapolri,” tegas Tumpal.

Menurut Tumpal, sejak pisah dari TNI, Polri terkesan arogan karena soal keamanan ada di bawahnya. Arogansinya muncul, sesuka hati mau menangkap siapa saja bahkan sering terjadi benturan dengan TNI di lapangan.

“Itulah sebabnya, saya mendesak agar Kapolri pasca reformasi ini secepatnya diganti atau Kapolri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau disipilkan, Polri tidak akan arogan lagi,” tegas Tumpal.

Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumut Drs H Aidan Nazwir Penggabean.
Sebelumnya, Aidan berharap tokoh-tokoh kritis yang selama ini memberi kritikan kepada Polri yang masuk dalam Tim Reformasi Polri dan bukan tokoh yang bersikap normatif.

Sudah selayaknya dimasukkan beberapa cendikiawan atau akademisi yang berkompeten dibandingan dengan tiga mantan Kapolri, cukup 1 orang saja mantan Kapolri yang masuk dalam Tim Reformasi Polri tersebut.

“Minimnya tokoh kritis akan membuat kita pesimis dengan keberadaan Tim Reformasi Polri dan tidak akan membuat kebijakan yang sesuai dengan ekspektasi publik. Sebaiknya, lembaga Kepolisian cukup menjadi bagian dari Kementerian Dalam Negeri,” tutup Aidan Panggabean.(id15)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.