OTT Wamenaker Bukti Korupsi Tidak Lagi Ditakuti

24 Agustus 202524 Agustus 2025

MEDAN (Waspada.id): Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar (foto)menegaskan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menjadi bukti bahwa praktik korupsi sudah merajalela, liar dan tidak lagi ditakuti para pelakunya.

“Hari rakyat kembali tersakiti dengan OTT di lingkungan kementrian, dan itu menandakan praktik korupsi sudah terstruktur, merajalela, liar dan tidak lagi ditakuti para pelakunya lagi,” tegas Salfimi kepada Waspada di Medan, Minggu (24/8).

Hal itu dilontarkan Salfimi merespon Ebenezer yang menjadi wakil menteri pertama dalam jajaran pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang ditangkap oleh KPK dalam dugaan kasus korupsi.

Adapun tahun 2024, KPK menggelar setidaknya lima operasi tangkap tangan guna mengungkap tindak pidana korupsi dan tahun 2025, OTT dilakukan di Sumatera termasuk dalam dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di Sumut 26 Juni lalu.

Menurut Salfimi, sejak era Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi Widodo (Jokowi), hingga Prabowo Subianto, terdapat belasan menteri yang dicokok dan diadili.

Di antara 15 menter terdapat salah seorang pembantu presiden Jokowi itu, yakni Menteri Komunuikasi dan Informatika Johny G Plate yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, dalam kasus korupsi pembangunan (Base Transceiver Station).

Immanuel atau akrab disapa Noel, yang sudah ditetapkan menjadi tersangka Jumat (22/8) lalu, menjadi wakil menteri pertama di 10 bulan pemerintahan Prabowo yang di-OTT KPK dalam dugaan kasus pemerasan para buruh yang mengurus Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menyikapi hal itu, Salfimi pesimis praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dapat diberantas habis hingga ke akar-akarnya, karena dalam kurun waktu tertentu para pelakunya bukan hanya dilakoni para pejabat, tetapi ke elit menteri.

“Hati mereka telah dibutakan materi, dan tidak melihat bahwa masyarakat sekarang semakin sulit, jangankan mencari uang, untuk makan sehari-hari saja harus mengais di tumpukan sampah,” ujarnya.

Lebih dari itu, para pelaku terkesan sudah tidak takut, terbukti mereka terus bermain di belakang layar, mereka semakin licik, dan pintar, termasuk tidak lagi menggunakan alat komunikasi yang mampu disadap KPK.

“Bayangkan KPK sebagai komisi antirasuah yang jadi momok, kini tidak lagi ditakuti, ini artinya mereka tinggal nunggu di OTT saja,” ujarnya.

Tidak Memberi Ruang

Dengan kondisi yang sudah semakin menyayat hati itu, Salfimi mendesak Pemerintah Prabowo untuk tidak memberi ruang apapun bagi jajaran kabinetnya yang melakukan korupsi.

“Bahkan saya meminta permintaan amnesti atau pengampunan terhadap terpidana pelanggar hukum tidak usah diberikan lagi meski di momen tertentu. Kalau perlu tidak ada lagi remisi dan dimiskinkan agar menimbulkan efek jera,” sebutnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga diminta untuk terus mengevaluasi kinerja para menteri dan meminta kementrian, badan atau lembaga negara terkait memeriksa secara periodik rekening semua pejabat di kabinetnya. (id06)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.