“Pesta Pora” Di Circle Bobby

27 Agustus 202527 Agustus 2025

Prinsip “follow the money” tak boleh berhenti di gerbang rumah mewah.

Hookah kemewahan itu makin pekat di udara Sumatera Utara. Saat jalan provinsi menganga dan pelayanan dasar seret, lingkaran kekuasaan justru memamerkan etalase baru: rumah-rumah megah, setumpuk uang kontan, dan gaya hidup yang menghina akal sehat. Pusat pusarannya: mereka yang disebut sebagai “circle” Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Operasi tangkap tangan KPK di Mandailing Natal merembet ke jantung birokrasi: Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, jadi tersangka. Penggeledahan rumahnya di Royal Sumatera menghasilkan temuan uang tunai Rp2,8 miliar dan dua senjata api—gambar telanjang tentang jurang antara LHKPN dan kenyataan.

KPK juga memanggil Rektor USU, Muryanto Amin, sebagai saksi karena dinilai bagian dari “circle” yang sama; pemanggilan sempat molor, Mury mangkir. Pernyataan soal “circle” disampaikan pejabat KPK di hadapan media.

Di lapangan, media mengungkap sosok berinisial SN/SPN—disebut orang kepercayaan dan “kas” lingkaran—yang membangun rumah sekitar Rp40 miliar di Jalan Danau Sentani, Medan. Waspada.id mengecek lokasi dan mendapati papan izin atas nama SPN.

Laporan harta Bobby stabil di puluhan miliar—Rp57,55 miliar untuk periodik 2023 yang dilaporkan 21 Maret 2024. Angka ini sah secara administrasi, tapi jadi relevan ketika anak buahnya ditangkap dan uang miliaran muncul dari laci rumah.

Topan melaporkan harta sekitar Rp4,99 miliar pada LHKPN 2024; namun di rumahnya KPK menyita Rp2,8 miliar tunai plus dua senpi. Ketimpangan antara kertas dan realitas menuntut audit gaya hidup.

Di kampus, LHKPN Muryanto Amin menunjukkan tren menanjak hingga sekitar Rp15,2 miliar (periodik 2024), sementara laporan lokal menyorot dugaan penggunaan tiga rumah dinas USU. Tuduhan ini berbasis sumber anonim media dan butuh uji penegak hukum, tetapi sinyal keborosan fasilitas publik tak bisa diremehkan.

Nama lain di orbit kekuasaan juga berseliweran. Dedi Iskandar Rangkuti—saudara sepupu Bobby—mangkir dari panggilan saksi dan dijadwal ulang oleh KPK. Rangkaian absensi begini merusak legitimasi janji transparansi. Dedi—disebut-sebut—pengendali proyek ABPD Sumut. Di tangannya, proyek “digoreng” dan disuapkan ke mulut yang bersekutu dengan “Blok Medan”.

Dampaknya nyata: proyek infrastruktur berubah jadi mesin rente; jalan cepat rusak, tender tak efisien, kepercayaan publik terkikis. Ketika kampus terseret sebagai ornamen kekuasaan, benteng moral ikut retak. Pada akhirnya, warga menanggung biaya politik dari pesta hedonisme segelintir orang.

KPK wajib menembus lingkaran secara utuh: dari pelaksana teknis hingga figur non-struktural macam SN/SPN. Panggil, periksa, dan umumkan progres secara periodik—apa yang disita, siapa yang diperiksa, ke mana aliran uang. Prinsip “follow the money” tak boleh berhenti di gerbang rumah mewah.

Lakukan audit forensik LHKPN untuk seluruh aktor yang tercantum dalam pusaran: cocokkan aset dengan arus kas, gaya hidup, serta pihak terafiliasi. Ketidaksesuaian ditangani ganda: pemulihan aset dan pidana korupsi (gratifikasi/suap). Preseden sudah ada ketika KPK menjerat pejabat yang memamerkan gaya hidup mewah—Rafael Alun Trisambodo—hingga divonis 14 tahun penjara atas gratifikasi dan TPPU.

Bersihkan hulu pengadaan: wajib e-procurement yang bisa diaudit publik, buka beneficial ownership kontraktor sejak prakualifikasi, dan larang rangkap peran “makelar kebijakan” di dinas-dinas strategis. Di kampus, Majelis Wali Amanat (MWA) dan Kemendikbudristek perlu audit aset dan menegakkan etika jabatan—agar universitas kembali jadi mercusuar integritas, bukan lampu panggung politik.

Kekuasaan yang membiarkan hedonisme tumbuh di sekelilingnya sedang berkhianat pada rakyat. Sumatera Utara memerlukan pemerintah yang hemat pada diri sendiri dan royal pada pelayanan publik. Bongkar lingkaran, pulihkan uang rakyat, dan akhiri “pesta pora” yang menistakan publik di rumah kaca kekuasaan—sebelum semua piring (APBD yang disajikan sesuka selera), gelas (janji yang mudah retak), mangkok (proyek yang menampung rente), dan jambangan (pajangan prestise yang menutup bau busuk dengan aroma kekuasaan) pecah sekaligus!

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.