4 hours ago
3
Oleh Putra Rizki
(Analis Yunior KPwBI Provinsi Sumatera Utara & Fadia Maghfirazmi Putri – Pemerhati Ekonomi & Keuangan Syariah)
Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata ramah muslim atau halal tourism semakin diakui sebagai salah satu penggerak ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Konsep ini bukan hanya soal label halal, melainkan pendekatan destinasi yang memastikan terpenuhinya kebutuhan wisatawan muslim seperti makanan halal, fasilitas ibadah yang memadai, informasi yang jelas, serta layanan beretika yang selaras dengan nilai syariah. Semua itu dijalankan tanpa menutup akses dan kenyamanan bagi wisatawan non-muslim, sehingga mampu menghadirkan harmoni sosial dan ekonomi yang saling menguatkan.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
Secara global, tren wisata halal menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Berdasarkan data Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023, jumlah wisatawan muslim dunia mencapai sekitar 160 juta orang dan diproyeksikan meningkat menjadi 230 juta pada tahun 2028, dengan potensi belanja mencapai lebih dari 225 miliar dolar Amerika. Indonesia sendiri berhasil menempati peringkat pertama dunia dalam GMTI 2023, sebuah capaian yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekosistem wisata ramah muslim yang kompetitif di tingkat global sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.
Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata ramah muslim. Dengan komposisi penduduk mayoritas muslim sekitar 66 % (BPS, 2023), serta kekayaan alam dan budaya yang beragam, Sumatera Utara memiliki dua koridor strategis yaitu kawasan Medan dan sekitarnya yang kuat dengan daya tarik city break dan kuliner halal, serta kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Otorita Danau Toba.
Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan layanan yang sesuai nilai syariah berpengaruh langsung terhadap kepuasan, loyalitas, dan niat kunjung ulang wisatawan muslim. Dengan demikian, peningkatan kualitas atribut halal di destinasi wisata akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pelaku pariwisata dan UMKM lokal. Namun demikian, kesiapan destinasi wisata di Sumatera Utara masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.
Sebagian besar destinasi belum memiliki sebaran restoran bersertifikat halal dan hotel dengan standar layanan ramah muslim yang merata. Selain itu, di beberapa kawasan wisata, termasuk di sekitar Toba, masih terdapat sensitivitas sosial dan persepsi yang perlu dikelola secara hati-hati agar pengembangan wisata halal tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kekhawatiran akan hilangnya kekhasan budaya lokal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan dan langkah strategis. Melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Danau Toba 2024–2044, serta mandat kelembagaan kepada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), upaya koordinasi lintas aktor mulai diperkuat, termasuk standardisasi layanan, pengembangan amenitas, serta pembentukan koridor desa wisata prioritas.
Pemerintah juga mengimplementasikan program Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) dan gerakan “Wisata Bersih Danau Toba” sebagai bentuk peningkatan higienitas dan kenyamanan layanan destinasi. Di sisi lain, Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Satgas Halal Sumatera Utara terus mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha pariwisata. Hingga pertengahan 2025, lebih dari lima ribu pelaku usaha di Sumatera Utara telah tersertifikasi halal, termasuk pelaku kuliner dan penginapan di kawasan Danau Toba dan Medan.
Sebagai otoritas yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil, Bank Indonesia juga mengambil peran strategis dalam memperkuat rantai nilai halal (Halal Value Chain). Melalui program pengembangan UMKM, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi sertifikasi halal, pendampingan usaha, peningkatan kapasitas manajerial, serta perluasan akses pembiayaan syariah bagi pelaku pariwisata dan kuliner lokal. Langkah ini bertujuan untuk memperkecil hambatan suplai produk halal di koridor Medan–Toba dan memastikan keberlanjutan pasokan dalam ekosistem wisata ramah muslim.
Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong digitalisasi transaksi melalui kampanye QRIS Jelajah Budaya, yang menggabungkan literasi pembayaran digital dengan aktivasi titik wisata di Sumatera. Inisiatif ini berperan penting dalam memperluas akseptansi QRIS di lokasi wisata dan event pariwisata, serta mendukung efisiensi transaksi di tengah pergeseran perilaku konsumen menuju ekonomi digital. Dengan demikian, integrasi antara pariwisata dan ekonomi digital dapat memperkuat inklusivitas, transparansi, dan keberlanjutan ekosistem wisata halal di daerah.
Ke depan, keberhasilan pengembangan pariwisata ramah muslim di Sumatera Utara akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi secara efektif. Pemerintah daerah, BPODT, KNEKS, BPJPH–MUI, pelaku usaha, komunitas lokal, dan lembaga keuangan perlu bergerak dalam satu irama kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Pendekatan komunikasi publik yang terbuka dan sensitif budaya menjadi kunci untuk membangun pemahaman bahwa wisata halal bukanlah bentuk segregasi, melainkan peningkatan standar layanan yang menguntungkan semua pihak.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, penguatan promosi digital, penyediaan fasilitas ibadah yang layak, serta kurasi produk halal di setiap destinasi perlu dilaksanakan secara simultan. Dengan langkah tersebut, Sumatera Utara dapat memperkuat daya saing di pasar wisata domestik dan global, sekaligus memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih merata bagi masyarakat.
Pariwisata ramah muslim sejatinya adalah strategi pembangunan destinasi yang berorientasi pada nilai, mutu, dan keberlanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, peran aktif Bank Indonesia dalam memperkuat rantai nilai halal, serta kolaborasi seluruh pihak, Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk menjadi ikon wisata halal Indonesia bagian barat. Kini saatnya kita bergerak bersama, menjaga nilai dan meningkatkan mutu agar Sumatera Utara kian ramah bagi muslim, dan pada akhirnya, nyaman bagi semua kalangan.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
