
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
MADINA (Waspada): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (DPRD Madina) melaksanakan paripuran Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2024 pada Jumat (9/5/25) di ruang paripurna DPRD, Kompleks Perkantoran Payaloting – Panyabungan.
Bupati H. Saipullah Nasution yang hadir bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution dalam laporannya menyampaikan pendapatan daerah pada tahun lalu mencapai Rp1,95 triliun dengan realisasi Rp1,88 triliun atau 96,29 persen.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
Sementara belanja daerah senikai Rp2,05 triliun dengan realisasi Rp1,91 triliun atau 93,28 persen. Dari angka itu, senilai Rp299 miliar dialokasikan untuk urusan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.
Pemkab Madina juga mengalokasikan Rp1,01 triliun untuk belanja urusan pendidikan dan kesehatan. “Dari besarnya alokasi untuk kedua urusan ini membuktikan bahwa kita bersepakat untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Bumi Gordang Sambilan yang kita cintai ini,” ucap bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati Madina H. Saipullah Nasution juga memaparkan sejumlah capaian positif pemerintah pada tahun lalu. Mulai dari laju pertumbuhan ekonomi yang baik, penurunan persentase kemiskinan, penurunan persentase penggangguran terbuka, sampai pada Indeks Saing Daerah (ISD) yang terus meningkat.
Bupati mengungkapkan, Pemkab Madina telah membentuk tim monitoring, evaluasi, dan verifikasi perizinan sektor perkebunan untuk mengurai beragam masalah yang selama ini belum terselesaikan.Apabila ditemukan adanya pelanggaran akan dilakukan investigasi mendalam terhadap perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Diterangkan juga bahwa Pemkab Madina akan mengusulkan penambahan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di lokasi-lokasi yang potensial. Karenanya dalam waktu dekat pemerintah akan mengadakan sosialisasi tentang izin pertambangan rakyat kepada masyarakat di beberapa desa yang wilayah desanya masuk dalam WPR.
Berdasarkan keterangan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, paripurna ini diikuti oleh 27 anggota legislatif dari total 40 orang. Sementara dari pihak eksekutif terlihat hadir Sekda Alamulhaq Daulay, Asisten I Sahnan Pasaribu.
Kemudian Asisten III Lis Mulyadi Nasution, Kepala Dinas PUPR Ir. Elpi Yanti Harahap, Kadis Perindag Parlin Lubis, Kadis Perkim Rully Andriadi Lubis, Kadis Perhubungan Adi Wardana, Kaban Penda Ahmad Yasir Lubis, dan Kadis Koperasi UKM Muktar Afandi Lubis serta sejumlah kabag dan kabid. (a32)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.