Prabowo Anugerahi Dua Mantan Presiden Dan Aktivis Buruh Pahlawan Nasional

10 November 202510 November 2025

JAKARTA (Waspada.id): Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrachman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.

Pengumuman ini disampaikan pada Senin (10/11/2025), bertepatan dengan Hari Pahlawan, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Daftar 10 tokoh yang memperoleh gelar pahlawan nasional dari Presiden RI Prabowo Subianto.

1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)

2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto (Tokoh Jawa Tengah Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)

3. Almarhumah Marsinah (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)

4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Tokoh Jawa Barat Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)

5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Tokoh Sumatera Barat Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

6. ⁠Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Tokoh Jawa Tengah Bidang Perjuangan Bersenjata)

7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin (Tokoh NTB Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)

8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih (Tokoh Sumatera Utara Bidang Perjuangan Bersenjata)

10. Almarhum Zainal Abidin Syah (Tokoh Maluku Utara Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).

Pemberian gelar kepada Soeharto sempat menuai kontroversi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sehari sebelumnya menjelaskan bahwa Soeharto dinilai berjasa dalam membangun bangsa selama 32 tahun masa kepemimpinannya.

Fadli Zon juga menyoroti peran Soeharto dalam sejumlah operasi militer, seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 dan operasi Trikora. Namun, Fadli membantah keterlibatan Soeharto dalam pembantaian pasca G30S 1965.

Reaksi terhadap pemberian gelar ini beragam. Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menyatakan kekecewaannya, sementara Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) secara terbuka menolak rencana tersebut, mengingat perlakuan tidak adil terhadap ulama dan NU selama masa pemerintahan Soeharto.

Di sisi lain, Prasetyo Hadi mengajak semua pihak untuk melihat sisi positifnya dan menghormati jasa para pemimpin terdahulu. Ia menekankan bahwa pemberian gelar pahlawan telah melalui prosedur yang sesuai dan perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. (*)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.