MPR Dorong Cegah Penyimpangan Dengan Penguatan Demokrasi Berbasis Pancasila

13 Agustus 202513 Agustus 2025

JAKARTA (Waspada.id): Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Maman Imanulhaq, menegaskan pentingnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila untuk mencegah penyimpangan dan menjaga stabilitas politik Indonesia. Karena menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tanpa landasan Pancasila, demokrasi kita berisiko menyimpang.

“Demokrasi bukan sistem terbaik, tetapi cara yang paling pas saat ini untuk mengelola kekuasaan. Namun, Kita harus pastikan demokrasi berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan melalui musyawarah, serta keadilan sosial,” ujar Maman dalam diskusi MPR RI bertema ‘Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila’ di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (13/8).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Acara ini dihadiri Anggota MPR unsur DPD asal Jawa Timur Lia Istifhama dan Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.

Maman menyoroti bahwa kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, harus dijalankan dengan nilai-nilai Pancasila agar demokrasi tidak melahirkan tirani seperti yang pernah terjadi di sejumlah negara.

Maman menyoroti tantangan demokrasi di Indonesia, termasuk ketidakpatuhan terhadap konstitusi, seperti kasus manipulasi kuota haji yang tidak sesuai regulasi, serta kesewenang-wenangan pejabat, seperti kenaikan pajak 250% oleh bupati di Pati yang memicu protes rakyat.

Dia juga mengingatkan bahaya hoax yang dapat merusak demokrasi, seperti kasus video paus yang viral namun ternyata palsu, yang menunjukkan rendahnya literasi digital masyarakat.

Meski demikian, Maman optimistis dengan kondisi demokrasi Indonesia, yang memiliki indeks 79,51 poin dan partisipasi pemilih hingga 75%, jauh di atas negara seperti Jepang (<50%).

“Kearifan lokal dan kesadaran politik pemimpin menjadi perekat kuat, seperti tradisi tahlilan dan Maulid Nabi yang mempersatukan masyarakat meskipun berbeda pilihan politik,” katanya.

Sebagai bagian dari Badan Pengkajian MPR, Maman mengungkapkan pihaknya telah menggelar diskusi di berbagai kampus di Indonesia untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan Pancasila.

Maman mengusulkan sejumlah solusi, antara lain mengembalikan musyawarah sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan, memperkuat keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan pendidikan politik melalui kaderisasi partai, reformasi pendanaan politik yang transparan, serta penguatan peran masyarakat sipil dan media sebagai pilar demokrasi.

“Media adalah pilar keempat demokrasi. Bersama perguruan tinggi dan masyarakat sipil, kita harus memastikan demokrasi tidak hanya stabil, tetapi juga membawa kemaslahatan, kemakmuran, dan keadilan,”ungkap Maman.

Maman juga menekankan pentingnya literasi digital untuk meminimalisir hoax tanpa represi berlebihan, serta peran DPR dan MPR dalam sosialisasi Pancasila sebagai pengikat entitas bangsa Indonesia.

“Demokrasi kita harus terus diperkuat dengan pendidikan politik berkelanjutan, termasuk di partai politik, agar tidak dikuasai oleh mereka yang hanya bermodalkan uang,”ujarnya.

Diskusi Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) ini diharapkan menjadi langkah positif untuk memperkuat demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, dengan melibatkan semua komponen bangsa, termasuk media, akademisi, dan masyarakat sipil.(id89)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.