8 hours ago
3
BANDA ACEH (Waspada): Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) berkomitmen menerapkan konsep ekonomi biru (blue economy) sektor kelautan dan perikanan di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem)-Dek Fadh.
Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh (KPPBA) oleh Gubernur dan Forum Kajian Ilmiah oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebagai wadah yang berfungsi untuk melakukan kajian dan memberikan pertimbangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan lima tahun kedepan.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
Meskipun demikian, pergerakan Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh yang telah memasuki periode kedua namun belum mampu memberikan tingkat kepuasan yang maksimal. Berbagai program kerja yang pernah disusun pada periode sebelumnya urung terlaksana karena faktor terbatasnya dukungan pembiayaan.
Padahal berbagai tantangan yang dihadapi di sektor pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Aceh sangat kompleks.
Kepala DKP Aceh, Aliman, S.Pi.,M.Si saat memberikan sambutan pada pembukaan acara Konsolidasi Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Forum Ilmiah, Kamis (07/05/25) di Hotel Hip hop Banda Aceh mengatakan, berbagai tantangan yang dihadapi saat ini bukan saja disebabkan oleh faktor domestik bahkan ketidakpastian global.
Aliman mengatakan konflik dunia di tingkat kawasan seperti perang Israel-Palestina, Rusia-Ukraina yang sedang berkecamuk, dan kini perang India-Pakistan telah menjadi tantangan baru yang mempengaruhi Indonesia, ditambah lagi dengan kebijakan tarif oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump.
“Oleh karena itu kita perlu waspada dan berupaya mencari berbagai alternatif solusi dan inovasi agar bisa bertahan pada situasi yang tidak menentu tersebut,” ujar Aliman.
Diantara beberapa tantangan yang saat ini masih menjadi tugas besar yang membutuhkan penanganan cepat adalah persoalan pengangguran, kemiskinan yang tinggi dan ancaman stunting.
“Guna menjawab tantangan-tantangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memformulasikan berbagai kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara nasional,” tambahnya.
Sebab itu, sebut Aliman, diharapkan daerah juga bisa melaksanakan apa yang telah dirumuskan sebagai kebijakan pusat, kendatipun tantangan di daerah memiliki karakteristik sendiri seperti halnya Aceh yang masih diposisikan sebagai daerah termiskin di pulau Sumatera, dengan tingkat pengangguran dan persoalan stunting yang masih di atas rata-rata nasional.
Di sisi lain, Aceh dengan laut yang begitu luas sejatinya menjadi sumber pendapatan masyarakat, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi namun hal itu belum sepenuhnya terwujud.
Oleh karena itu, kata Aliman, Gubernur Aceh Bapak Muzakir Manaf-Fadhlullah sudah menyusun kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam visi/misi yang saat ini sedang digodok oleh Tim RPJM Pemerintah Aceh untuk membawa Aceh keluar dari garis kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Diharapkan dalam lima tahun ke depan dibawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh tingkat kemiskinan di Aceh bisa di bawah rata-rata nasional, dan pemerintah Aceh menetapkan hal ini sebagai prioritas aksi cepat untuk dilaksanakan,” ungkap Aliman lagi.
Begitupun, anggaran tidak bisa juga diharapkan semata-mata dari DAU (dana alokasi umum), diperlukan dari sumber pendapatan lain yang perlu digali dan ditingkatkan misalnya pendapatan asli daerah Aceh dan sumber dukungan lainnya.
Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah Aceh bisa berupaya untuk dapat mengelola zona ekonomi eksklusif (ZEE) menjadi kewenangan provinsi dan perairan di bawah 12 mil menjadi teritorial yang dapat dikelola bersama kabupaten/kota untuk perikanan skala keci. Sehingga ini akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, dan rakyat Aceh secara umum.
Anggaran yang terbatas apalagi dengan melakukan efesien anggaran yang ketat juga menjadi dilema bagi DKP Aceh seperti kewenangan mengelola sebanyak 21 pelabuhan di seluruh Aceh. Sedangkan setingkat KKP saja hanya mengelola 18 pelabuhan di seluruh Indonesia.
Selanjutnya kebijakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi nelayan juga masih memerlukan perhatian lebih serius dan konkrit. DKP Aceh telah mengusulkan kepada BPH Migas agar tersedia juga BBM subsidi jenis Pertalite bagi nelayan sebagaimana halnya solar.
“Nelayan Aceh masih ada yang menggunakan BBM Pertalite bagi operasional melaut, dan ini tidak tersedia untuk mereka,” ucap Aliman menegaskan.
Bahkan menurut hasil penelitian sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Forum Ilmiah Prof. Dr. Muchlisin ZA, komponen biaya usaha nelayan paling besar adalah BBM mencapai 70 persen.
Selanjutnya, Aliman juga mengingatkan, penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) nelayan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, dengan keluarnya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kini diberikan secara gratis, atau tidak lagi menjadi sumber Pendapatan Aceh.
Walaupun begitu, Pemerintah Aceh dalam hal ini DKP senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saat ini telah tersedia gerai penerbitan kapal perikanan di DKP Aceh atau apa yang disebut Program GET RAKAN yg akan di canangkan ada di setiap kabupaten/kota yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk fasilitasi mengurus SIPI atau informasi terkait lainnya.
“Oleh sebab itu Forum Ilmiah yang telah terbentuk saat ini merupakan peluang menyatukan visi dan misi dari berbagai stakeholder (19 unsur) bekerjasama secara solid mengatasi permasalahan kini dan kedepan dengan mengambil setiap peran dan bergerak ke arah yang sama guna memadukan konsep praktis dan teoritis secara tepat,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Ilmiah Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh Prof. Muchlisin pada kesempatan tersebut mengatakan, periode kedua terbentuknya forum ini namun kegiatan belum terlaksana dengan skala yang lebih luas karena ketiadaan anggaran. Padahal kajian ilmiah juga penting untuk mendukung pembangunan.
Lebih lanjut dia menilai, komite ini belum optimal atau hanya jalan ditempat dengan kegiatan sangat minim pada tiga tahun periode pertama sebelumnya, penyebabnya adalah tidak didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.
“Maka di bawah pemerintahan Mualem-Dek Fadh kita harapkan akan ada dukungan maksimal guna menyokong kegiatan-kegiatan strategis Forum Ilmiah dalam rangka menyukseskan visi dan misi pemerintah Aceh terkait pengelolaan perikanan secara berkelanjutan,” kata Prof. Muchlisin optimistis.
Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Afrizal, melaporkan bahwa acara Konsolidasi Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh tahun 2025 diikuti oleh 78 peserta yang berlangsung secara hybrid (luring dan daring). Peserta terdiri dari berbagai institusi dan lembaga yang ada di provinsi Aceh termasuk dinas kabupaten/kota.
Afrizal mengucapkan terima kasih kepada mitra LSM yang telah men-support kegiatan ini dan seluruh pihak yang terlibat serta ikut membantu sehingga acara penting ini dapat terlaksana dengan baik sesuai direncanakan.
Kegiatan Konsolidasi Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh ini dilakukan dalam dua sesi yakni sesi pemaparan materi dan fasilitasi fasilitas penyusunan rencana kerja komite perikanan. Adapun pematerinya Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan BRIN yang juga akademisi Fakulatas Kelautan dan Perikanan (FKP) USK. Sedangkan Fasilitator oleh Hamdani, SE.,M.Si dan Ir. Azwar Thaib, M.Si.
Ikut hadir Ketua Forum Ilmiah, Personil Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh, Perwakilan DKP kab/kota, Panglima Laot Aceh, LSM, Kepala Pangkalan PDSPKP Lampulo, Syahbandar, Kepala BMKG, Akademisi USK/Unaya, Praktisi Perikanan, UMKM, Kabid/UPTD lingkungan DKP Aceh, tokoh perikanan dan masyarakat pemerhati Kelautan dan Perikanan.(b02)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
