FORMASSU Sampaikan Pernyataan Sikap Terkait Situasi Terkini

31 Agustus 202531 Agustus 2025

MEDAN (Waspada.id): Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara (FORMASSU) menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi terkini di Indonesia. Organisasi yang beranggotakan aktivis, praktisi, akademisi, dan elemen masyarakat sipil lainnya ini menyerukan semua pihak untuk menyikapi situasi dengan tenang dan bijaksana.

Ketua Umum FORMASSU, Ariffani SH, MH, bersama Sekretaris Umum Rafdinal S.Sos, MAP, menyatakan bahwa situasi saat ini memiliki kemiripan dengan kondisi saat unjuk rasa tahun 1998. “FORMASSU menelisik bahwa cara dan mode, modus yang terjadi saat ini hampir mirip dengan situasi dan kondisi pada saat unjuk rasa tahun 1998,” kata Ariffani pada Minggu (31/8).

Menurut Ariffani, kemiripan tersebut terletak pada adanya kebijakan pemerintah yang kontroversial dan diperkeruh oleh sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui unjuk rasa juga tidak ditanggapi dengan cepat dan lugas, bahkan direspon dengan tindakan represif oleh aparat kepolisian.

“Rakyat hadir sebagai bagian kontrol sosial pemerintah, bukan bagian musuh dari pemerintah, sehingga sepatutnya ditempatkan secara baik dan bijak serta didengar aspirasinya,” tegas Ariffani.

FORMASSU menyampaikan lima poin pernyataan sikap:

1. Presiden Prabowo harus mengevaluasi seluruh kebijakan pemerintah yang mencederai hati rakyat, seperti kenaikan pajak, masalah sembako, BBM, pertambangan, korupsi, hukum yang diperjualbelikan, dan proyek strategis nasional yang menyimpang.
2. DPR harus introspeksi diri dan tidak mengeluarkan pernyataan yang menyakiti rakyat. Anggota DPR yang tidak mampu menyahuti aspirasi rakyat diminta untuk mengundurkan diri.
3. Masyarakat diharapkan menahan diri dari tindakan anarkis dan memberikan warning kepada DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi dan mencabut kebijakan yang tidak berkeadilan sosial.
4. Presiden diminta untuk memecat menteri dan Kapolri yang telah mencederai hati nurani rakyat.
5. Presiden harus mengganti Kapolri yang dinilai gagal menjalankan tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, serta menjadi penyebab amarah rakyat semakin memuncak.

Dengan pernyataan sikap ini, FORMASSU berharap pemerintah, DPR, aparat kepolisian, dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah konstruktif untuk mengatasi situasi yang ada.(id31)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.