1 month ago
16
MEDAN (Waspada.id): Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali merupakan agenda yang sangat penting dan menjadi data utama dalam setiap pengambil kebijakan bagi seluruh instansi pemerintah daerah di Sumatera Utara dan juga bagi pelaku usaha.
Hal tersebut disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Utara Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan, M.Si saat membuka acara Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Kolaborasi Strategis Pemerintah dan Pelaku Usaha di Provinsi Sumatera Utara dalam Mendukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026” yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, di Medan, Rabu (13/8).
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
“Kami meminta kepada seluruh asosiasi, ketua asosiasi pengusaha untuk dapat menerima pelaksanaan sensus ekonomi ini dengan sebaik-baiknya. Petugas BPS akan melihat secara profesional, company profile, mulai dari pegawai, keuangan secara makro, dan aset. Dan itu akan menjadi dasar penulisan mereka dalam data di Sensus Ekonomi 2026,” ujar Armand Effendy Pohan.
Effendy Pohan menyebutkan, kolaborasi sangat penting, karena tanpa dukungan aktif dari semua pihak, khususnya para pengusaha, para pelaku ekonomi, maka tidak akan sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang digambarkan.
“Data yang lengkap dan akurat akan membantu pemerintah, pertama menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk penguatan sektor usaha. Kedua, merumuskan strategi peningkatan daya saing daerah, dan ketiga, menentukan prioritas program pemberdayaan UMKM dan industri,” ujarnya.
Jadi, sambungnya, kontribusi keterbukaan para pelaku usaha, pelaku ekonomi dalam memberikan data ini juga memberi kontribusi terhadap pelayanan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara dan Indonesia secara umumnya.
“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk menyambut kedatangan petugas sensus ekonomi dengan baik dan memberikan data yang benar. Sensus ini menjadi momentum untuk membangun ekosistem usaha yang lebih kuat dan inklusif,” ujarnya.
“Mari kita jadikan Sensus Ekonomi 2026 ini sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah, BPS, dan pelaku usaha menjadi satu tim yang saling melengkapi. Dengan partisipasi aktif dari semua pihak, kita dapat memastikan bahwa data yang terkumpul akurat, komprehensif, dan bermanfaat untuk kemajuan Sumatera Utara,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut yang diwakili Statistisi Utama BPS, Misfaruddin menyampaikan, persiapan Sensus Ekonomi 2026 ini sudah dimulai sejak 2024 lalu, seperti uji coba di beberapa daerah di Sumatera Utara. Kemudian di tahun 2025 ini juga dilakukan gladi bersih di Kota Binjai, supaya nanti pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, segala hal yang diharapkan bisa diraih.
“Kemudian tantangan yang ada, kita upayakan untuk seminimal mungkin. Sehingga pada saatnya nanti, betul-betul kita berharap dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, para pengusaha, asosiasi, dan lainnya, kita akan mendapatkan data ekonomi yang begitu valid,” ujarnya.
Terkait dengan kekhawatiran para pelaku usaha akan kerahasiaan data, Misfaruddin meyakinkan bahwa segala hal tentang berkaitan dengan data profile atau data individu dari perusahaan, sesuai dengan Undang-Undang Statistik Nomor 16 tahun 1997, BPS tidak akan pernah mengeluarkan data individu.
“Kalaupun kami mengeluarkan data profile dan segala macam, kita hanya bicara tentang agregat. Semoga hal ini bisa dipahami. Itu gunanya kami sosialisasi. Sehingga nanti tidak ada dusta di antara kita. Kita berharap apa yang menjadi potensi ekonomi dapat kita gali. Apapun itu terutama data yang kami kumpulkan hanya tentang data ekonomi. Bagaimana inflasi kita, dan segala macam,” jelasnya.
“Kami juga berharap pelaku usaha dapat melihat sensus ini sebagai investasi jangka panjang
dalam pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Semoga kita semua bisa untuk lebih mengedepankan bagaimana kolaborasi, bagaimana kita bisa mendukung Sumatera Utara yang lebih bagus,” harapnya.
FGD Sensus Ekonomi 2026 ini juga menghadirkan narasumber dari Perwakilan BI Provinsi Sumut, PT Kawasan Industri Medan, Kadin Sumut, Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi serta dihadiri perwakilan beberapa asosiasi seperti Apindo Sumut, PHRI, HIPMI, IPEMI Binjai, HIMPI Binjai, IPPI Binjai, serta para pelaku usaha di Sumatera Utara. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama para peserta FGD untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. (id09)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
