2 weeks ago
16
MEDAN (Waspada.id): Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Cabang Medan Ilham Panggabean berpendapat, aksi unjukrasa di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Medan, tidak dapat dipandang semata sebagai luapan emosional, melainkan sebagai indikator krisis legitimasi yang serius.
“Gelombang aksi demonstrasi yang menggema di berbagai daerah Indonesia akhir-akhir ini juga merupakan ekspresi kegelisahan publik atas kinerja lembaga negara, khususnya DPR dan Polri,” kata Ilham Panggabean dalam keterangan tertulisnya di Medan, Minggu (31/8).
“Tuntutan keras seperti “bubarkan DPR” maupun “reformasi DPR dan POLRI” tidak dapat dipandang semata sebagai luapan emosional, melainkan sebagai indikator krisis legitimasi yang serius,” kata Ilham Panggabean dalam keterangan tertulisnya di Medan, Minggu (31/8).
Menurut Ilham, krisis ini menuntut jawaban yang jujur, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Dan demonstrasi tersebut harus dibaca sebagai alarm politik bahwa institusi negara sedang kehilangan sebagian kepercayaan publik, dan hanya melalui reformasi menyeluruh kepercayaan itu dapat dipulihkan,” imbuhnya.
Menurutnya, demokrasi sejatinya tidak boleh dipersempit pada aspek prosedural elektoral semata melainkan harus dipahami sebagai komitmen atas keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap aspirasi rakyat.
Keberpihakan Yang Nyata
DPR dan Polri sebagai dua pilar utama dalam demokrasi dan penegakan hukum, dituntut menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat, bukan pada kepentingan elitis atau oligarkis.
“Aksi demonstrasi berskala besar yang terjadi belakangan ini adalah refleksi dari gagalnya sebagian mekanisme representasi dan tata kelola keamanan negara dalam memenuhi ekspektasi publik,” tambahnya.
Menyikapi krisis ini, pembubaran lembaga negara bukanlah solusi. “Yang mendesak dilakukan adalah reformasi struktural dan substantif,” ujarnya.
Pertama, meningkatkan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan politik. Kedua, memperkuat mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal.
Ketiga, membangun kultur politik yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar retorika politik. Keempat, melaksanakan reformasi mendasar di tubuh Polri agar penegakan hukum berjalan adil, proporsional, serta bebas dari tindakan represif.
“Reformasi ini tidak akan bermakna tanpa adanya komitmen politik yang kokoh serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam prosesnya,” pungkas Ilham. (m34)
Kepada pimpinan DPR, pihanya menyerukan agar membuka ruang dialog substantif dengan masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya demi menyusun agenda reformasi yang terukur dan nyata.
Tanpa sikap terbuka terhadap kritik, DPR hanya akan semakin teralienasi dari rakyat yang diwakilinya. Kepada jajaran POLRI, kami menekankan urgensi transformasi kelembagaan yang sesungguhnya berdasarkan prinsip presisi; bukan jargon, melainkan praktik nyata yang menghentikan pendekatan represif serta membangun kembali kepercayaan publik
Kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, kami mendesak untuk segera mengambil tindakan tepat, tegas, dan strategis dalam mengawal agenda reformasi DPR dan POLRI.
Faktor Penentu
Tanpa langkah kepemimpinan yang jelas, gelombang demonstrasi berisiko ditunggangi pihak-pihak yang ingin menjerumuskan Indonesia ke dalam kekacauan dan disintegrasi. Kepemimpinan Presiden akan menjadi faktor penentu apakah krisis legitimasi ini akan bertransformasi menjadi momentum pembaruan, atau justru menjadi awal keterpurukan yang mengancam kohesi nasional.
Bagi masyarakat, mahasiswa, dan pelajar, kami menyerukan agar terus menjaga daya kritis dan semangat perjuangan, namun dengan cara yang damai, bermartabat, dan berorientasi pada tujuan. Jangan biarkan provokasi menodai cita-cita luhur demokrasi.
Aksi damai yang didasarkan pada data, pengetahuan, dan argumentasi yang rasional jauh lebih kuat nilainya daripada tindakan destruktif yang justru melemahkan perjuangan dan memberi ruang pada infiltrasi agenda tersembunyi.
Pada akhirnya, demonstrasi besar ini harus dibaca sebagai refleksi kolektif bahwa demokrasi adalah proses dinamis yang senantiasa menuntut koreksi, evaluasi, dan keberanian untuk berubah.
Agenda reformasi yang didorong publik hari ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kelembagaan, tetapi juga meneguhkan kultur politik yang etis, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan bangsa.
“Dari titik inilah, marwah demokrasi dapat dijaga, dan suara rakyat tetap ditempatkan sebagai fondasi utama dari setiap kebijakan negara,” pungkas Ilham. (id23)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
