Wali Kota HRB Berkomitmen Hapus Defisit Rp200 M Tahun 2025 Menjadi 0 Akhir 2027

SUBULUSSALAM (Waspada): Wali Kota Subulussalam, HRB tegaskan komitmen menghapus defisit anggaran hutang Rp200 M lebih tahun 2025 menjadi 0 pada akhir 2027. Komitmen ini tertuang pada 8 program 100 hari kerja Rabbani.

Haji Rasyid Bancin (HRB) yang mengapresiasi Pimpinan dan Anggota DPRK, terlebih Badan Anggaran, Komisi DPRK dan pihak yang ikut membahas dan menyusun APBK itu tegaskan komitmennya pada Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Atas Rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang APBK Subulussalam TA 2025 di Gedung DPRK setempat, Kamis (6/3) siang (salinan tanggapan Wali Kota terhadap Pendapat Akhir Fraksi Hanura, Golkar Megegoh dan Rabbani tebal 10 halaman dan Pidato Wali Kota Penutupan Sidang Paripurna DPRK terhadap Pengesahan APBK TA 2025 tebal tujuh halaman diterima Waspada, Jumat (7/3).

Diakui, melahirkan keputusan dan kebijakan dalam waktu singkat itu sangat melelahkan. Lalu, APBK menjadi pegangan dan dasar hukum setiap SKPK dalam mengelola anggaran.

Dikatakan, untuk penguatan ekonomi nasional, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrim, peningkatan fungsi pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial dan dunia usaha terutama sektor mikro kecil dan menengah maupun kebijakan lain menuju Indonesia Emas 2045 perlu komitmen bersama.

Yakin APBK segera diundangkan meskipun belum bisa memenuhi semua kebutuhan pembangunan yang diharapkan, diminta semua menyikapinya secara arif dan bijaksana karena menyangkut keterbatasan keuangan daerah.

“Apa yang kita lakukan Tahun Anggaran 2025 ini belum bisa menjawab seluruh kebutuhan pembangunan, Insya Allah pada masa mendatang bertahap kita upayakan bisa terwujud. Atas keterbatasan, kelemahan atau kekurangan itu, selaku pimpinan eksekutif kami memohon maaf,” tegas HRB.

Menanggapi Fraksi Rabbani soal penurunan angka defisit, disebut perlu sinergitas antarlegislatif – eksekutif dan berharap harmonisasi antardua lembaga ini terus terjaga baik sehingga semua permasalahan daerah bisa diselesaikan lebih baik.

Terhadap Fraksi Golkar, disebut pengelolaan keuangan dilakukan lebih baik dan menjaga stabilitas keuangan. Menyangkut hutang, sejumlah langkah dilakukan, seperti mengidentifikasi belanja dan mengevaluasi program yang kurang efektif, mempedomani aturan yang berlaku.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan, didukung tersedianya aksebilitas informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait penggunaan dana publik di situs resmi Pemko, disebut komitmen HRB.

Soal penempatan posisi jabatan akan dilakukan analisis jabatan sesuai latar belakang keilmuan agar kompeten melaksanakan tugas dan fungsi.

Juga dibuka akses informasi mendukung berjalannya fungsi pengawasan sebagai antisifasi penyalahgunaan anggaran.

Diupayakan pengembangan sektor UMKM, pelatihan, akses permodalan dan pemasaran produk lokal secara mudah, perkuat sektor pertanian dan perikanan dengan bantuan teknologi, bibit unggul dan infrastruktur pendukung, seperti irigasi dan jalan, pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan sumber pendapatan masyarakat.

Merespon Gubernur Aceh soal pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, HRB berjanji menindaklanjuti demi kesuksesan visi misi Rabbani, pemberian tanah 2 Ha kepada masyarakat tidak mampu.

Fokus peningkatan semua sumber pendapatan daerah dengan memperluas basis pajak dan efisiensi pengumpulan pajak, meningkatkan retribusi pajak sebagai pendapatan daerah penunjang pembangunan juga komitmen HRB.

Bidang pelayanan kesehatan, dikembangkan sumber daya manusia tenaga kesehatan, keterampilan dan aksebilitas pelayanan, jaringan fasilitas dan layanan berbasis masyarakat.

Pengelolaan drainase, Daerah Aliran Sungai (DAS), lahan, Sumber Daya Alam ( SDA) sampah dan air, dibangun infrastruktur pendukung demi menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Menanggapi Fraksi Megegoh soal capaian indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dengan predikat ‘Sangat Perlu Perbaikan’, disebut Sistem Tata Pengelolaan Keuangan Periode 2025-2030 harus lebih baik.

Lanjutan pembukaan jalan lintas provinsi antara Gelombang – Muara Situlen, Aceh Tenggara. Selain itu terus berkoordinasi, berkonsultasi dengan Pemprov dan pusat demi pencapaian 10 program unggulan Rabbani, yakni penggunaan lahan kelapa sawit untuk keluarga miskin dan dayah. Dengan Pemprov Aceh, terkait hak guna dan hak pakai hingga pengalihan aset Pemprov ke Pemko untuk dijadikan kantor beberapa SKPK.

Dalam penyusunan RPJPD Aceh, HRB sebut telah mengusulkan pembangunan Kanal Oboh untuk penanganan banjir, melibatkan tiga kabupaten/kota. Menjalin kerjasama pengendalian dan penanganan bencana alam dengan Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

Pegawai P3K yang telah diusulkan rencana akan dilantik, selain terus berkoordinasi dengan BKN Aceh, Kemenpan RB dan Kemendagri terkait P3K paruh waktu yang diusulkan. Tahapan pengisian jabatan eselon II telah dimulai, sesuai program prioritas dan program 100 hari kerja Rabbani.

Selanjutnya terhadap Fraksi Hanura soal pegawai honorer belasan tahun, HRB janjikan pemberian kepastian hukum dan status, mempedomani mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HRB minta Kepala Distanbunkan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menjaga stabilitas harga TBS dan membentuk tim pengawas, melakukan langkah konkrit dalam pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan.

Empat Fraksi DPRK menyetujui APBK 2025 sebesar Rp654 M, ditandai penandatanganan berita acara pengesahan APBK 2025 oleh Wali Kota, HRB dan Ketua DPRK Ade Fadly Pranata Bintang, S.Ked didampingi Wakil Ketua H. Mukmin Pardosi dan Rasumin