7 hours ago
3
29 April 202529 April 2025
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
DEPOK (Waspada): Sejumlah tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia menjadi pokok bahasan utama dalam kegiatan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas Dikdasmen) Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung sejak 28-30 April ini merupakan wadah penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, mitra pembangunan, sektor swasta, hingga komunitas masyarakat bidang pendidikan, untuk menyamakan persepsi, membangun kerangka kerja bersama, serta memperkuat komitmen kolektif dalam mengatasi tantangan pendidikan nasional.
Konsolidasi Nasional membahas berbagai isu strategis dalam bidang pendidikan, antara lain Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan untuk Semua; Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan; Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB); Rapor Pendidikan dan Tes Kemampuan Akademik (TKA); 5) Tata Kelola Guru dan Status Kepegawaian Guru; Layanan Pendidikan di Wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T); Layanan Pendidikan Inklusif; Pendidikan Karakter; Kedaulatan Bahasa Indonesia dan Revitalisasi Bahasa Daerah; serta Rancangan Rencana Strategis Kemendikdasmen 2025–2029
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
“Kegiatan ini kami selenggarakan sebagai bagian dari upaya Kemendikdasmen untuk mendorong partisipasi, peran serta, dan dukungan dari seluruh pihak dalam menyukseskan program-program kami untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” ujar Mendikdasmen saat membuka acara di Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4/2025).
Diakui Mendikdasmen Abdul Mu’ti, beragam persoalan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah, baik pusat dan daerah. Sebut saja ketersediaan sarana pendidikan. Masih asa sekira 60 persen ruang kelas di tingkat Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia yang memerlukan perbaikan akibat rusak sedang dan berat.
Di sisi lain, kualitas hasil belajar juga masih menjadi tantangan. Berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA), 75 persen anak Indonesia di usia 15 tahun punya kemampuan membaca di bawah standar atau level 2. PISA adalah studi internasional yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mengevaluasi sistem pendidikan di berbagai negara.
“Itu artinya, anak-anak ini masih kesulitan memahami gagasan utama dari sebuah teks panjang,” ujar Mu’ti.
Untuk pemahaman matematika, angka kesulitannya malah mencapai 82 persen. Artinya, masih banyak anak Indonesia yang sulit memahami aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari.
“Persoalan-persoalan substantif seperti ini merupakan pekerjaan rumah yang bisa kita atasi bersama. Bukan hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, tapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk orang tua dan siswa,” kata Mu’ti.
Saat ini, lanjut Mu’ti, sudah ada berbagai kebijakan yang terkait optimalisasi peran guru. Kini, sudah ada aturan yang membolehkan guru yang lulus ASN PPPK untuk mengajar di sekolah swasta. Hal itu selain untuk memenuhi kekurangan guru di sekolah swasta, juga untuk meningkatkan pemerataan kualitas pembelajaran.
Senada dengan itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meyakini bahwa keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua orang tentunya membutuhkan kerja sama yang erat.
“Membangun sinergi antarpemangku kepentingan pendidikan dalam upaya mencapai target-target pambangunan, khususnya di bidang pendidikan dasar menengah, sangatlah penting untuk menyatukan visi dan strategi,” ucap Hetifah.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah tahun ini melibatkan dari berbagai latar belakang, baik pemangku kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat dan mitra pembangunan. “Melalui perhelatan besar ini, kami berharap nilai gotong royong dalam membangun pendidikan sudah dapat diwujudkan dengan memberikan masukan untuk kebijakan dan program tahun 2025,” ujarnya.
“Terminologi konsolidasi digunakan karena kita akan fokus pada apa yang akan kita kerjakan ke depan, melalui berbagai kebijakan dan program yang sudah direncanakan. amun masih membutuhkan dukungan dari semua untuk kesuksesan pelaksanaannya,” urai Suharti.
.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
