5 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha bereaksi dengan rencana pemerintah yang bakal menghapus sistem outsourcing. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam meminta untuk mengkaji ulang rencana tersebut.
"Kita minta dikaji ya, karena Presiden ngomong apa, Presiden bijak banget denger suara buruh mengenai penghapusan outsourcing, tapi tolong dicermati kalimat secara lengkap tapi kita harus realistis memikirkan investasi, kan presiden udah ngomong artinya harus ada pengkajian pihak ketiga apa sih persoalan outsourcing?" Kata Bob menjawab pertanyaan CNBC Indonesia dikutip Senin (11/5/2025).
Sebaliknya Indonesia bisa memperkuat sektor ini agar bisa lebih unggul seperti negara lain, sehingga opsi menghapus bukan menjadi yang tepat.
"Karena outsourcing di beberapa negara dipraktekkan juga bahkan India dikenal sebagai outsourcing technology, Filipina dikenal sebagai outsourcing teleservices kita ada perusahaan outsourcing world class seperti USS cleaning service tapi world class memang Perusahaan outsourcing kita ga bisa naik kelas?" Ujarnya.
Sebaliknya penghapusan sistem outsourcing bakal menambah masalah baru bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pasalnya sistem ini sudah menyerap banyak tenaga kerja.
"Kita harus liat outsourcing penyerahan pekerjaan ke pihak ketiga biasanya diserahkan dari perusahaan besar ke menengah kecil, sekarang kalau dihapus emang mau dihapus yang menengah kecil? memang prakteknya perlu ada yang diperbaiki, jadi jangan lumbung yang dibakar itu ya, tikusnya yang ditangkep," sebut Bob.
Selain itu sistem yang sudah legal sejak 2003 ini sudah lama berjalan, sehingga penghapusan outsourcing dapat membuat ketidakpastian di kalangan pelaku usaha.
"Ya jelas (timbul ketidakpastian), karena begini, salah satu strategi pemerintahan menghadapi pelemahan ekonomi, global ekonomi ini adalah deregulasi. Jangan malah kebalik melakukan regulasi, tapi concern buruh mengenai praktek-praktek outsourcing yang nggak benar, ya itulah yang diperbaiki," sebut Bob.
"Maksudnya kan pengawasan yang diperkuat oleh pemerintah, makanya kita usul untuk pengawasan itu langsung pegang pusat saja jangan Pemda," lanjutnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus skema kerja outsourcing. Ia menyatakan hal ini di depan ribuan buruh 1 Mei lalu.
"Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo dalam pidatonya di May Day 2025 di Monas, Jakarta.
(fys/wur)
Saksikan video di bawah ini:
Video; Sesuai Keinginan Prabowo, Menaker Kaji Penghapusan Outsourcing
Next Article Regulasi UMP Kerap Berubah-Ubah, Pengusaha Takut Investor Kabur
