Prabowo Instruksikan Jaksa Agung Lebih Jeli Amati Perilaku Direksi BUMN

28 Agustus 202528 Agustus 2025

JAKARTA (Waspada.id): Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk lebih jeli mengamati perilaku Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melanggar.

Pernyataan Prabowo itu terkait dari kelakuan sejumlah pimpinan perusahaan BUMN yang mempunyai kekuasaan seperti raja.

“Jaksa Agung ada? Jaksa Agung banyak pekerjaan nih,” panggil Prabowo dalam acara APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, yang disiarkan langsung secara daring, Kamis (28/8/2025).

Presiden menyoroti direksi-direksi BUMN yang punya kekuasaan seperti raja. Para direksi ini, kata Prabowo, merasa perusahaan yang mereka pimpin seperti dimiliki oleh keluarganya sendiri.

“Direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja saja. Kayak perusahaannya punya neneknya sendiri,” ucap Prabowo

Dalam penjelasannya, Presiden mengungkapkan aset-aset BUMN kini dikumpulkan dalam Badan Pengelola Investasi Danantara.

Saat ini total aset BUMN kelolaan Danantara disebut Prabowo mencapai lebih dari 1.000 miliar dollar AS.

Dengan begitu, Danantara kini menjadi lembaga pengelola kekayaan negara yang masuk jajaran 10 besar di dunia.

“Selama ini tercecer gak jelas. Dan banyak yang tidak baik manajemennya. Banyak yang tidak baik.Sekarang saya ingin beresin semua itu,” jelasnya.

Presiden pun menyinggung soal pemberian tantiem (bonus) kepada jajaran komisaris BUMN.

Dia mengkritisi tradisi pemberian tantiem di saat perusahaan pelat merah sedang merugi.

“Yang repot perusahaan rugi dikasih bonus. Komisarisnya. Enak di elu, enggak enak di rakyat. No. Jangan,” tabdasnya.

Presiden Prabowo Subianto juga menyentil adanya sejumlah oknum pengusaha besar yang tidak taat membayar pajak kepada negara.

Padahal, pemerintah sudah memberikan fasilitas kemudahan berusaha untuk para pengusaha, antara lain berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada lahan negara maupun kemudahan kredit dari bank pemerintah.

“Ada pengusaha-pengusaha yang sudah besar. Kita kasih HGU. Berarti bumi, air. Kita kasih kredit dari bank pemerintah. Ternyara masih enggak mau bayar pajak,” ungkap Prabowo.

“Masih nipu-nipu. Bahkan ada (pengusaha diberi HGU) yang di hutan lindung. Menganggap pemerintah Indonesia itu bisa gue atur,” lanjutnya.

Menurut Prabowo, ia sudah melaporkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI soal penguasaan kembali lahan yang sebelumnya digunakan para pengusaha.

Pada 15 Agustus 2025, dilaporkan ada 3,1 juta hektar lahan yang dikuasai kembali oleh negara. Hingga 28 Agustus ini, luasannya bertambah menjadi 3,2 juta hektar.

Presiden menargetkan hingga akhir Agustus 2025, 3,5 juta hektar lahan bisa dikuasai kembali oleh negara. Lalu pada September nanti, ditargetkan ada 3,7 juta hektar lahan yang bisa dikuasai kembali.

Presiden Prabowo mengingatkan agar oknum-oknum pengusaha natal tidak meminta pemutihan pajak, utamanya terhadap pengusaha yang tidak tertib membayar pajak.

“Pemutihan, pemutihan. Enak saja. Udah ngelanggar minta diputihkan. Kalau tidak diganti rugi, ya (lahan usaha) saya ambil. Dan katanya laporannya masih banyak lagi yang melanggar. Apa boleh buat?,” tegas Prabowo. (id88)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.