Percepatan Penanganan Banjir Sungai Tamiang, Bupati Dan Wabup Kunjungi BNPB

ACEH TAMIANG (Waspada): Pengerukan sungai Tamiang, termasuk wilayah muara diminta menjadi prioritas dalam strategi penanganan banjir sungai Tamiang.

Hal ini dipaparkan Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol (Purn) Drs. Armia Pahmi, MH, dalam pertemuan koordinasi bersama Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jawansah pada Jumat (7/3) di Graha BNPB, Jakarta.

“Pendangkalan sungai menjadi salah satu penyebab banjir,simpulan ini kami dapatkan setelah melakukan penelitian oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD bersama LSM di Aceh Tamiang,” ucap Bupati Aceh Tamiang di hadapan Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB tersebut.

Pada paparannya, Bupati Armia yang pada kunjungannya didampingi Wakil Bupati, Ismail, serta Kepala Pelaksana BPBD dan Plt. Kepala Dinas Damkar menjelaskan, setidaknya dalam lima tahun terakhir, banjir kerap melanda terutama saat intensitas serta curah hujan tinggi.

Sedimentasi sungai yang telah terbentuk dari puluhan tahun mengakibatkan air sungai melimpah, masuk ke permukiman bila debit air sungai Tamiang meninggi. “Dalam setahun banjir sekurangnya tiga sampai empat kali masuk ke permukiman warga kami,” ujarnya.

Bupati Armia menyebutkan, kondisi pendangkalan muara sungai Tamiang pada tahun 2009, area kawasan muara masih memiliki luas 336 hektare dengan kedalaman 4-7 meter. Namun pada tahun 2019 area kawasan muara mengecil dengan tersisa 194 hektare.

“Ada yang menjadi daratan akibat sedimentasi seluas 146 hektare dengan kedalaman 3-5 meter. Pada tahun 2022, pendangkalan sedimentasi di wilayah muara sungai Tamiang semakin meluas dengan cakupan 813 hektare dengan pendangkalan mencapai 1,5-3 meter,” urainya.

Dalam kesempatan yang sama, Wabup Ismail mengakui ketersediaan sarana, prasarana dan alat tanggap bencana Aceh Tamiang sekarang masih belum cukup memadai, sementara ketersediaan dana pada APBK tidak mencukupi untuk belanja tersebut.