2 hours ago
2
11 Februari 202611 Februari 2026
Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 resmi diturunkan menjadi Rp87 juta dari Rp89 juta pada 2025. Penurunan ini ditegaskan pemerintah saat membuka Manasik Haji Nasional 2026, sekaligus menandai komitmen menghadirkan layanan haji yang lebih ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
JAKARTA (Waspada.id): Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 resmi diturunkan menjadi Rp87 juta dari Rp89 juta pada 2025. Penurunan ini ditegaskan pemerintah saat membuka Manasik Haji Nasional 2026, sekaligus menandai komitmen menghadirkan layanan haji yang lebih ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf mengatakan penurunan biaya tersebut merupakan kelanjutan tren efisiensi dua tahun terakhir.
Pada 2024 biaya haji tercatat Rp94 juta, turun menjadi Rp89 juta pada 2025, dan kembali ditekan menjadi Rp87 juta pada 2026.
“Artinya dua tahun terakhir sudah turun signifikan. Ini dilakukan tanpa mengurangi kualitas layanan, meski kurs rupiah sedang tertekan,” ujar Irfan, Selasa (11/2/2026).
Ia menjelaskan sekitar 50 persen komponen biaya menggunakan riyal dan 35 persen dolar AS, sehingga efisiensi dilakukan secara ketat atas arahan Presiden.
Selain biaya, persoalan waiting list juga menjadi perhatian serius.
Saat ini tercatat sekitar 5,5 juta calon jamaah antre dengan masa tunggu di sejumlah daerah mencapai 47 tahun.
Pemerintah menata ulang skema pembagian kuota berbasis daftar tunggu nasional agar lebih adil.
“Targetnya masa tunggu rata sekitar 26 tahun di seluruh provinsi. Daftar di Aceh atau Papua nanti sama. Ini soal keadilan,” tegasnya.
Irfan juga menyoroti tingginya angka kematian jamaah tahun lalu yang mencapai 480 orang, jauh di atas batas toleransi Pemerintah Arab Saudi untuk 200 ribu jamaah yang berkisar 60–70 orang.
Dari total 203.320 jamaah reguler 2026, sekitar 80 persen masuk kategori risiko tinggi.
Pemeriksaan kesehatan (istitha’ah) diperketat dan jamaah diminta menjaga kondisi sebelum keberangkatan. Tahun lalu hampir 3.000 jamaah batal berangkat setelah pelunasan karena sakit atau wafat.
Di sisi lain, pemerintah mendorong manfaat ekonomi haji bagi dalam negeri. Tahun ini ditargetkan 600 ton bumbu asal Indonesia diekspor untuk konsumsi jamaah di Tanah Suci, meningkat dari 400 ton tahun sebelumnya.
Pemerintah juga menyiapkan pengiriman beras dari Indonesia. Perputaran dana haji disebut mencapai Rp18 triliun.
Terkait regulasi, Irfan menegaskan pembayaran dam wajib melalui lembaga resmi Arab Saudi, Adahi, guna menjaga hubungan bilateral.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan seluruh daerah siap melaksanakan manasik sebagai bagian dari pembekalan jamaah.
“Kita siapkan pemahaman fikih haji sekaligus pembekalan kesehatan agar jamaah siap secara fisik dan mental sebelum berangkat,” ujar Dahnil.
Ia menambahkan, penurunan biaya haji merupakan hasil kerja sama pemerintah dan DPR agar beban jamaah semakin ringan.
Dahnil juga menegaskan kebijakan umrah mandiri tetap berjalan sesuai amanat undang-undang. Jamaah diberikan pilihan antara umrah mandiri atau menggunakan travel resmi dengan jaminan perlindungan negara.
“Negara ingin melindungi jamaah dan memastikan pelayanan yang berkeadilan. Perlindungan tetap ada melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Haji dan Umrah,” tandasnya.
Pemerintah berharap manasik haji menjadi bekal kemandirian jamaah sekaligus bagian dari upaya menghadirkanpenyelenggaraan haji yang aman, tertib, dan bermartabat.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
