Aceh Corpu Didorong, Birokrasi Ditantang

27 Maret 202627 Maret 2026

SIGLI (Waspada.id): Langkah Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf alias Mualem, menggulirkan Aceh Corporate University (Aceh Corpu) kini memasuki fase krusial, pembuktian di lapangan. Program yang digadang sebagai mesin pencetak ASN berkelas dunia itu tidak lagi cukup dinilai dari besarnya gagasan, tetapi dari ketegasan eksekusi.

Di tengah sorotan publik terhadap pelayanan yang masih dinilai lamban dan berbelit, Aceh Corpu datang membawa janji perubahan. Namun di saat yang sama, ia juga memikul ekspektasi tinggi. Publik tidak lagi menunggu konsep yang ditagih adalah hasil nyata.

Dukungan mengalir dari pemerhati kebijakan publik Aceh, Isa Alima, Jumat (27/3/2026). Isa Alima mantan anggota DPRK Pidie sekaligus inisiator Lembaga Pengkajian Sumber Daya Manusia Aceh (LEPSUDAMA) menilai langkah ini sebagai terobosan penting, tetapi sarat tantangan.

“Ini bukan sekadar program pelatihan. Ini upaya mengubah sistem dan mentalitas birokrasi. Kalau tidak dijalankan serius, hasilnya tidak akan berbeda dari sebelumnya,” tegas Isa Alima.

Ia menyoroti persoalan mendasar birokrasi Aceh yang selama ini bukan pada kurangnya pelatihan, melainkan lemahnya disiplin, rendahnya akuntabilitas, serta budaya kerja yang belum berorientasi pada hasil.

Menurutnya, banyak ASN masih terjebak dalam rutinitas administratif tanpa dorongan inovasi. Pelayanan publik berjalan apa adanya, tanpa standar kecepatan dan kepastian yang jelas.

“Masyarakat tidak butuh banyak program. Mereka butuh pelayanan yang cepat, pasti, dan manusiawi. Itu yang harus dijawab oleh Aceh Corpu,” ujar Isa Alima.

Ia menegaskan, program ini harus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan transparan. Setiap ASN yang terlibat harus menunjukkan perubahan konkret dalam pola kerja dan kualitas pelayanan.

“Kalau hanya menghasilkan sertifikat, itu gagal. Harus ada dampak langsung yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Isa Alima juga mengingatkan pentingnya komitmen pimpinan di semua level. Tanpa keteladanan dari atas, perubahan di bawah hanya akan menjadi slogan.

“Perubahan tidak bisa parsial. Harus menyeluruh. Kalau pimpinan tidak bergerak, ASN juga tidak akan berubah,” ujarnya.

Meski demikian, ia melihat peluang besar jika Aceh Corpu dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Aceh berpotensi keluar dari pola birokrasi lama menuju sistem yang lebih adaptif, inovatif, dan kompetitif.

Namun peluang itu datang dengan risiko. Ekspektasi publik yang tinggi bisa berubah menjadi kekecewaan jika implementasi tidak berjalan sesuai harapan.

Kini, Aceh Corpu berada di persimpangan: menjadi motor perubahan atau sekadar program tanpa jejak. Publik menanti bukan pada apa yang direncanakan, tetapi pada apa yang benar-benar dikerjakan. Sebab pada akhirnya, keberhasilan birokrasi diukur dari sejauh mana negara hadir dan dirasakan dalam kehidupan masyarakat. (id69)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.