6 hours ago
5
BLANGPIDIE (Waspada.id): Harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan haji yang lebih baik, setelah pemisahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, kini justru berbalik menjadi kekecewaan.
Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), kantor Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan publik, malah dinilai “mati suri”.
Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah warga yang datang ke kantor Kemenhaj Abdya di kawasan Jalan Nasional, Desa Pantee Pirak, Kecamatan Susoh, harus pulang dengan tangan hampa. Kantor tampak tertutup rapat, bahkan dipagari terali besi.
Ironisnya, di balik pagar tersebut terlihat deretan sepeda motor milik pegawai yang terparkir rapi—menandakan aktivitas ada, namun pelayanan nihil.
Warga yang didominasi kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak itu mengaku, sudah bolak-balik mendatangi kantor tersebut. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada satu pun layanan yang bisa diakses. “Ini kantor pemerintah atau gudang? Kami datang baik-baik untuk urusan haji, tapi yang kami dapat hanya pintu tertutup,” ujar salah seorang warga dengan nada kesal.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: apakah pemisahan layanan haji dari Kementerian Agama benar-benar membawa perbaikan, atau justru menambah lapisan birokrasi yang membingungkan?.“Kalau memang sudah berdiri sendiri, harusnya lebih sigap, bukan malah seperti ini. Kami ini masyarakat, bukan tamu tak diundang,” keluh warga lainnya.
Kritik pedas pun bermunculan. Warga menilai, kehadiran kantor tanpa pelayanan hanya akan menjadi simbol kosong yang menggerus kepercayaan publik. “Pegawai ada di dalam, kendaraan ada, tapi pelayanan tidak ada. Ini bukan sekadar kelalaian, ini bentuk ketidakpedulian,” tegas seorang warga yang mengaku sudah tiga hari berturut-turut datang.
Lebih jauh, masyarakat menilai kondisi ini sebagai cerminan lemahnya komitmen pelayanan publik di tingkat daerah. Apalagi, layanan haji menyangkut kepentingan ibadah yang sakral dan membutuhkan kepastian serta kejelasan.
“Jangan sampai urusan ibadah diperlakukan seperti ini. Kami hanya ingin dilayani, bukan dipermainkan,” tambah warga lainnya.
Situasi ini mendesak perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Jika tidak segera dibenahi, bukan hanya pelayanan yang terganggu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang dipertaruhkan.
Kini, masyarakat Abdya hanya bisa berharap agar “pintu tertutup” di kantor Kemenhaj itu segera dibuka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam komitmen memberikan pelayanan yang layak dan manusiawi.
Terkait masalah itu, Kakankemenhaj Abdya M Yatim MA diminta tanggapan terpisah menegaskan, pada prinsipnya, layanan kepada masyarakat tetap dibuka dan berjalan sebagaimana mestinya.
Namun diakuinya, pada hari tertentu ketika masyarakat mendapati kantor dalam kondisi tertutup, hal tersebut bukan berarti pelayanan dihentikan, melainkan karena seluruh jajaran pegawai sedang melaksanakan agenda penting di luar kantor. “Hari ini kami sedang mendampingi kegiatan bersama para jamaah haji yang akan berangkat tahun 2026 di Masjid Pantee Pirak. Ini bagian dari tanggung jawab pelayanan juga, hanya saja lokasinya tidak di kantor,” ujar Yatim.
Menurutnya, pelayanan haji tidak semata-mata bersifat administratif di balik meja, tetapi juga mencakup pembinaan, pendampingan, serta memastikan kesiapan jamaah secara menyeluruh sebelum keberangkatan. Oleh karena itu, kehadiran pegawai di lapangan menjadi bagian integral dari pelayanan itu sendiri.
Lebih lanjut, Yatim mengakui bahwa secara kelembagaan, Kemenhaj Abdya masih dalam tahap awal sebagai instansi yang baru berdiri, sehingga belum sepenuhnya didukung jumlah pegawai yang ideal. Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Memang kami masih dalam tahap penyesuaian, termasuk dari sisi sumber daya manusia. Namun kami pastikan, layanan tetap optimal dan sejauh ini tidak ada keluhan yang substansial dari masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk melihat situasi ini secara proporsional, bahwa dinamika awal dalam pembentukan lembaga baru merupakan hal yang lumrah, selama komitmen pelayanan tetap dijaga. “Kami terbuka terhadap masukan. Kritik adalah bagian dari perhatian masyarakat, dan itu menjadi energi bagi kami untuk terus berbenah,” tambahnya.
Pernyataan tersebut diharapkan dapat meredakan kegelisahan publik, sekaligus memberikan pemahaman bahwa pelayanan haji di Abdya tidak terhenti, melainkan tengah berjalan dalam bentuk yang lebih luas, tidak hanya di ruang kantor, tetapi juga langsung menyentuh kebutuhan jemaah di lapangan.(id82)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
