Setjen DPR RI Gelar Penataran Keparlemenan HTN Dan HAN

“Melalui Hukum Tata Negara, kedudukan DPR RI sebagai lembaga negara beserta fungsi dan haknya diatur secara konstitusional. Sementara Hukum Administrasi Negara mengatur bagaimana fungsi dan hak tersebut dijalankan secara konkret dan operasional,” ujar Suprihartini dalam acara Penataran Keparlemen kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara–Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Gedung  DPR RI Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Menurutnya, pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus didukung kerangka hukum yang tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga transparan, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“HTN dan HAN diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan fungsi DPR RI tidak hanya normatif, tetapi juga mampu membangun DPR RI sebagai parlemen modern yang responsif terhadap dinamika ketatanegaraan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suprihartini menilai kegiatan penataran keparlemenan ini penting dan strategis karena memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika hukum dan politik di DPR RI, baik dari sisi teori, konsep, norma, maupun praktik. Ia berharap forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan antara pimpinan dan anggota DPR RI, para pakar, serta peserta dari kalangan pejabat fungsional dan akademisi.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman keparlemenan, meningkatkan kompetensi pejabat fungsional Badan Keahlian DPR RI dalam mendukung fungsi DPR, serta menjadi pengayaan materi pembelajaran bagi para pengajar HTN dan HAN,” katanya.