2 hours ago
1
19 September 202519 September 2025
Kesepakatan ini ditandai dengan penyerahan dokumen dari Pemkab Madina melalui Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution kepada Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis dalam sidang paripurna, Jumat (19/9/2025). Waspada.id/Iskandar Hasibuan
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
PANYABUNGAN (Waspada.id): Seluruh fraksi DPRD Mandailing Natal (Madina) sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 ke tingkat selanjutnya.
Kesepakatan ini ditandai dengan penyerahan dokumen dari Pemkab Madina melalui Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution kepada Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis dalam sidang paripurna, Jumat (19/9/2025).
Sebelumnya, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution membacakan pidato Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. Dalam pidatonya, ia menjelaskan bahwa P-APBD 2025 difokuskan pada kegiatan yang mendukung visi misi pembangunan daerah, dengan mengeliminasi kegiatan yang tidak urgen atau masih bisa ditunda.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Wabup Atika menyatakan bahwa Pemkab Madina berupaya merealisasikan hasil reses anggota DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Terkait optimalisasi pajak kendaraan bermotor, Pemkab Madina berkoordinasi dengan Pemprovsu dalam sosialisasi dan edukasi untuk mendorong pemutasian TNBK dari luar kabupaten. Hal ini selaras dengan saran Fraksi Amanah Perjuangan agar Pemkab Madina terus berinovasi dalam pengelolaan PAD.
Bupati juga menyetujui saran Fraksi Amanah Perjuangan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, dan pemerataan ekonomi sebagai prioritas pembangunan daerah.
Menanggapi sorotan Fraksi Persatuan Hati Nurani terkait perlunya digitalisasi dalam pengelolaan pajak daerah, Pemkab Madina terus menyempurnakan aplikasi yang ada, termasuk SIMAPADE.
“Pemerintah daerah dengan fungsi monitoring izin usaha telah mendorong agar perusahaan perkebunan agar memenuhi izin atas pengambilan galian C pada wilayah HGU dan membayar pajak galian C ke Rekening Umum Kas Daerah,” ungkap Wabup Atika.
Pemkab Madina juga telah memasukkan pembangunan jembatan Abdul Hakim Ritonga dalam RKPD tahun 2026. Wabup Atika juga membacakan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. (id.100)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
