7 hours ago
3
Oleh Armilis Ramaini
Sudah terlalu lama ungkapan “di bawah minyak, di atas minyak” kita dengar berulang-ulang. Dahulu ia dimaksudkan sebagai tanda kemakmuran, tetapi hari ini, bagi banyak orang di Riau, kalimat itu terdengar sebagai sindiran yang menyakitkan. Pasalnya, kekayaan alam yang melimpah tidak pernah benar-benar singgah di kehidupan rakyat, melainkan berhenti di meja-meja perizinan dan mengalir ke lingkaran yang itu-itu saja.
Sebagai praktisi hukum yang mengikuti perjalanan kepemimpinan di Bumi Lancang Kuning dari waktu ke waktu, terlihat jelas bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata soal individu, melainkan soal arah dan tata kelola. Peristiwa berulang yang menjerat para pemimpin daerah menjadi penanda bahwa ada yang keliru dalam cara kekuasaan dijalankan.
Dalam praktiknya, kita sering menyaksikan bagaimana kebijakan publik terseret ke dalam logika balas jasa politik. Ongkos politik yang tinggi kerap melahirkan tekanan yang tidak kasatmata, tetapi nyata dampaknya. Mulai dari penempatan orang-orang tertentu di posisi strategis, hingga arah kebijakan yang perlahan menjauh dari kepentingan rakyat.
Di situlah pemerintahan benar-benar diuji: apakah ia tetap tegak berdiri untuk kepentingan umum, atau justru ikut hanyut dalam arus kepentingan sempit yang sejak awal mengitarinya. Tidak sedikit pemerintahan daerah yang akhirnya kehilangan arah karena terlalu lama memelihara “utang budi politik” yang seharusnya sudah selesai begitu kontestasi berakhir.
Perlu ditegaskan, politik memiliki ruang dan waktunya sendiri, yaitu pada masa pemilihan. Setelah itu, pemerintahan harus kembali kepada marwahnya, harus serius mengelola amanah rakyat dengan jernih, adil, dan bertanggung jawab.
Karena itu, menjadi penting bagi kepemimpinan saat ini untuk mengambil jarak yang tegas dari pola lama tersebut. Pemerintahan tidak boleh terus-menerus berada dalam bayang-bayang tim sukses. Peran mereka telah selesai pada waktunya. Ketika pemerintahan berjalan, yang dibutuhkan bukan lagi loyalitas emosional, melainkan kapasitas dan tanggung jawab.
Sudah saatnya gubernur memberi ruang lebih besar kepada kalangan profesional, teknokrat, dan pemikir yang bekerja dengan ukuran kinerja yang jelas. Mereka mungkin tidak lantang di panggung, tidak ramai di barisan pendukung, tetapi justru di situlah letak nilai positifnya. Para profesional akan sanggup bekerja dalam diam, tidak riuh dan ricuh, dengan hasil yang terukur.
Sebaliknya, terlalu memberi tempat kepada “juru hore” dan spektator politik yang tidak jelas rekam jejak serta kemampuannya hanya akan memperpanjang masalah. Mereka hadir meramaikan suasana, tetapi sering kali tidak memberi kontribusi nyata dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Lebih jauh lagi, mereka berpotensi menjadi pintu masuk bagi kepentingan-kepentingan yang justru ingin dihindari.
Memutus ketergantungan pada lingkaran semacam ini memang bukan perkara mudah. Akan selalu ada tekanan, ada suara yang mencoba mempengaruhi arah keputusan. Namun di situlah letak kepemimpinan diuji, pada keberanian untuk memilih yang benar, bukan yang sekadar nyaman.
Di bawah kepemimpinan saat ini, Riau berada pada titik yang menentukan. Arah yang diambil hari ini akan menentukan wajah daerah ini dalam waktu yang panjang. Karena itu, langkah mempercepat pembangunan harus dimaknai lebih dalam: bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga membenahi cara kerja kekuasaan agar bersih dari praktik transaksional.
Pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat patut didengar dengan sungguh-sungguh: pembangunan ini sesungguhnya untuk siapa. Jalan yang dibangun dengan baik tentu patut diapresiasi, tetapi menjadi persoalan ketika manfaatnya terasa lebih besar bagi kepentingan konsesi dibandingkan bagi masyarakat luas. Maka penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpijak pada kebutuhan rakyat.
Dengan luasnya wilayah konsesi di Riau, diperlukan keberanian untuk melakukan penataan ulang. Tidak semua yang legal serta-merta adil. Ketika masyarakat di sekitar sumber daya masih tertinggal, maka ada yang perlu dikoreksi dalam kebijakan yang berjalan.
Langkah pembenahan tidak cukup dengan niat baik; ia memerlukan kebijakan yang terukur. Moratorium izin baru menjadi penting untuk memberi ruang evaluasi terhadap kondisi yang ada. Ini bukan sikap anti-investasi, melainkan upaya memastikan bahwa investasi berjalan secara sehat dan berkeadilan.
Selanjutnya, audit menyeluruh terhadap konsesi lahan perlu dilakukan secara serius dan terbuka. Pemerintah daerah bersama kabupaten/kota perlu menyusun peta yang jelas: mana yang produktif, mana yang bermasalah, dan mana yang perlu ditinjau ulang. Keterbukaan hasil audit menjadi kunci, karena publik berhak mengetahui bagaimana sumber daya dikelola.
Pengalaman masa lalu hendaknya menjadi pelajaran berharga. Praktik-praktik yang membuka ruang negosiasi di luar mekanisme resmi harus ditutup serapat mungkin. Digitalisasi perizinan dan transparansi anggaran bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah keteguhan sikap untuk menjaga agar sistem yang telah dibangun tidak kembali dibelokkan.
Riau tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memastikan bahwa potensi itu benar-benar menjadi kesejahteraan. Rakyat menunggu bukti nyata: pendidikan yang layak, infrastruktur yang merata, layanan kesehatan yang terjangkau, serta kepastian atas ruang hidup mereka.
Pembangunan yang berhasil bukan hanya terlihat dari angka, tetapi dari rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Ketika rakyat merasa dilibatkan dan dilindungi, di situlah martabat daerah terbangun.
Kepemimpinan hari ini memiliki kesempatan untuk mencatatkan arah baru bagi Riau. Arah yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih berpihak. Pembenahan mungkin tidak mudah, tetapi langkah itu perlu terus dijalankan, setahap demi setahap, tanpa ragu.
Riau tidak boleh lagi dikenal karena catatan masa lalunya. Sudah saatnya ia dikenal karena keberhasilannya bangkit dan berbenah.
Penulis adalah Advokat Senior & Founder Lembaga Anti Korupsi Riau (LAK-R)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
