11 hours ago
4
Oleh: Farid Wajdi
Menjelang Idulfitri, ruang publik dipenuhi ajakan saling memaafkan. Kalimat mohon maaf lahir batin beredar luas, hangat, menenangkan. Lalu muncul satu frasa yang merusak ketenangan itu: “Semua dimaafkan kecuali pemerintah.” Pendek, tajam, terasa seperti tamparan terbuka di tengah suasana religius.
Kalimat ini bukan sekadar kelakar. Ini sindiran yang mengandung luka. Bukan suara satu dua orang, melainkan gema dari kekecewaan yang lama dipendam. Ketika frasa semacam ini menjadi tren, persoalannya bukan lagi pada kata kata, melainkan pada realitas yang melahirkannya.
Mengapa ungkapan seperti ini muncul? Jawabannya tidak perlu dicari terlalu jauh. Publik lelah dengan janji yang berulang tanpa perubahan yang terasa. Kebijakan hadir silih berganti, namun sering terasa jauh dari denyut kehidupan sehari hari. Harga naik, layanan publik tersendat, ketidakpastian hukum mengganggu. Dalam kondisi seperti itu, ajakan memaafkan terasa ganjil jika tidak diiringi tanggung jawab.
Media sosial mempercepat ledakan emosi tersebut. Satu kalimat bisa menjelma menjadi simbol perlawanan. Unggahan yang semula sederhana berubah menjadi pernyataan kolektif. Fiersa Besari (2026) memantik percikan, publik menyulut api. Frasa itu hidup, menyebar, lalu menjadi semacam slogan tidak resmi bagi mereka yang merasa diabaikan.
Apakah ini sekadar humor? Sulit menerima itu sebagai lelucon ringan. Dalam tradisi sosial, satire selalu menjadi cara halus untuk menyampaikan kritik keras. Ketika jalur formal terasa buntu, sindiran menjadi bahasa alternatif. James Scott (1990) menyebutnya sebagai bentuk perlawanan tersembunyi. Bukan teriak di jalan, melainkan bisikan yang bergema luas.
Frasa tersebut juga menelanjangi krisis kepercayaan. Kepercayaan publik tidak runtuh karena satu kebijakan. Runtuh perlahan, lapis demi lapis, setiap kali harapan tidak bertemu kenyataan. Ketika kepercayaan hilang, yang tersisa hanya kecurigaan. Apa pun yang dilakukan pemerintah akan dilihat dengan sinis.
Lebih jauh lagi, ungkapan ini mengandung tuduhan moral. Memaafkan biasanya diberikan kepada mereka yang mengakui kesalahan dan menunjukkan niat memperbaiki diri. Ketika pemerintah ditempatkan sebagai pengecualian, pesan yang muncul jelas: belum ada tanda penyesalan yang cukup, belum ada perbaikan yang meyakinkan.
Di sinilah letak sindiran paling tajam. Pemerintah diminta membaca suasana, namun yang terlihat justru kesibukan dengan agenda sendiri. Kebijakan terus berjalan, seolah semua baik baik saja. Kritik dianggap gangguan, bukan masukan. Suara publik diperlakukan seperti kebisingan yang harus diredam, bukan sinyal yang harus didengar.
Albert O. Hirschman (1970) menjelaskan pilihan masyarakat ketika kecewa: keluar, diam, atau bersuara. Frasa ini adalah suara, meski dibungkus humor. Suara yang tidak lagi sopan, tidak lagi halus, karena kesabaran telah menipis. Ketika kanal formal tidak efektif, ekspresi informal mengambil alih.
Masalahnya tidak berhenti pada kebijakan. Komunikasi publik sering terasa dingin, teknokratis, jauh dari empati. Penjelasan panjang tidak selalu menjawab kegelisahan. Data dipaparkan, grafik ditunjukkan, namun rasa keadilan tetap terasa timpang. Jurgen Habermas (1984) menekankan pentingnya komunikasi yang setara. Tanpa dialog, yang terjadi hanyalah monolog kekuasaan.
Fenomena ini juga menunjukkan perubahan cara publik melawan. Tidak lagi selalu melalui demonstrasi besar. Cukup dengan satu kalimat yang mengena, disebarkan ribuan kali. Manuel Castells (2012) menyebut jaringan digital sebagai ruang baru bagi gerakan sosial. Kritik tidak lagi terpusat, melainkan tersebar, cair, sulit dikendalikan.
Namun yang paling mengganggu bukanlah kerasnya kritik, melainkan sikap yang tampak kebal. Seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seolah kepercayaan publik bukan hal penting. Di sinilah sindiran itu menemukan relevansinya. Ketika publik diminta memaafkan, pemerintah justru belum menunjukkan kesadaran untuk meminta maaf.
Dalam tradisi moral, memaafkan bukan transaksi sepihak. Ada pengakuan salah, ada komitmen memperbaiki. Tanpa itu, maaf hanya menjadi formalitas kosong. Frasa “kecuali pemerintah” menjadi penegasan bahwa publik tidak ingin sekadar formalitas. Publik menuntut substansi.
Tentu, pemerintah bukan entitas tunggal. Ada individu, ada sistem, ada keterbatasan. Namun publik tidak berhadapan dengan teori, melainkan dengan dampak nyata. Ketika kebijakan terasa tidak adil, penjelasan teknis kehilangan makna. Amartya Sen (1999) mengingatkan pentingnya keadilan yang dirasakan, bukan sekadar yang dirumuskan.
Di sisi lain, publik juga perlu jujur pada diri sendiri. Kritik yang tajam perlu diarahkan untuk perbaikan, bukan sekadar pelampiasan. Namun tuntutan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan substansi kritik. Sindiran keras sering lahir karena bahasa halus tidak lagi didengar.
Frasa tersebut pada dasarnya adalah alarm. Bukan ancaman, melainkan peringatan. Hubungan antara rakyat dan pemerintah sedang tidak sehat. Ada jarak yang melebar, ada kepercayaan yang menipis. Jika dibiarkan, jarak itu akan semakin sulit dijembatani.
Idulfitri membawa pesan kembali ke kesucian. Dalam kehidupan bernegara, pesan itu dapat dibaca sebagai ajakan kembali pada kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab. Namun pesan tersebut kehilangan makna ketika tidak tercermin dalam praktik kekuasaan.
“Semua dimaafkan kecuali pemerintah” terdengar kasar. Memang dimaksudkan untuk kasar. Bukan tanpa alasan. Kalimat itu lahir dari akumulasi rasa tidak didengar, tidak dihargai, dan tidak diprioritaskan. Selama kondisi tersebut bertahan, frasa semacam ini akan terus muncul, mungkin dalam bentuk yang lebih keras.
Pilihan ada di tangan kekuasaan. Tetap berjalan seolah tidak terjadi apa apa, atau berhenti sejenak, mendengar, lalu memperbaiki. Publik tidak menuntut kesempurnaan. Publik menuntut kejujuran dan keberpihakan.
Jika tuntutan itu dijawab, mungkin suatu hari nanti frasa tersebut tidak lagi relevan. Bukan karena kritik hilang, melainkan karena kepercayaan kembali tumbuh. Hingga saat itu tiba, sindiran akan terus menjadi bahasa yang paling jujur.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
