RI Dominasi Ekspor CPO, Tapi Harga Ditentukan Malaysia Dan Rotterdam Belanda

28 April 202528 April 2025

JAKARTA (Waspada): Republik Indonesia (RI) mendominasi hasil ekspor sawit atau Crude Palm Oil (CPO) di dunia, namun dominasi itu tidak berarti Indonesia mengatur harga sawit. Tapi justru harga CPO internasional ditentukan oleh Malaysia dan Rotterdam, Belanda.

“Karena itu, Indonesia belum memiliki kendali atas harga kelapa sawit di pasar internasional, meski negara ini produsen terbesar dunia,” kata Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Eugenia Mardanugraha di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Indonesia memiliki 16,38 juta hektar dan total produksi 46,8 juta ton CPO menjadikan dominasi di pasar dunia. Dengan kapasitas produksi sebesar itu, seharusnya Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam menentukan harga dunia.

Data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2024 menyebutkan, Indonesia menyumbang hampir 59 persen produksi kelapa sawit dunia. Malaysia berada di urutan kedua dengan 24 persen, sementara negara lain hanya menyumbang 17 persen.

“Secara produksi, Indonesia adalah raksasa dunia. Negara lain, bahkan Malaysia, tidak bisa menandingi kita. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China tidak punya sawit. Vietnam dan Thailand pun hanya memproduksi sedikit, hampir tidak mungkin bersaing,” jelas Eugenia.

Dia menyebutkan, Indonesia memang telah memiliki bursa CPO, yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 2023. Namun, transaksi di bursa ini masih kecil, sehingga harga sawit internasional tetap ditentukan di Malaysia dan Rotterdam.

Oleh karena itu, Eugenia mendorong pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk memperkuat pusat perdagangan sawit di Indonesia, agar dapat menciptakan harga domestik yang lebih adil.

“Sekarang ini yang mengatur harga itu bukan kita, melainkan Malaysia dan Rotterdam Belanda. Meskipun Indonesia produsen terbesar, tapi pasar perdagangan sawit justru ada di sana. Jadi, kita hanya bisa menerima harga yang mereka tetapkan,” sebut Eugenia.

Dia pastikan, jika Indonesia terus menjadi price taker, maka sebesar apapun produksinya, nilainya akan tetap dikendalikan negara lain. Karena itu Indonesia harus naik kelas, bukan hanya jadi produsen, tetapi juga pemain utama dalam rantai nilai global sawit, tutur Eugenia.

Pada 2024, komoditas kelapa sawit mencatatkan nilai ekspor sebesar 20 miliar dolar AS. Nilai ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bila Indonesia menjadi pemain utama harga CPO dunia.

Namun, Eugenia khawatir ketidakpastian hukum dalam sektor sawit dapat merusak keberlanjutan industri ini. Misalnya, inkonsistensi peraturan dan lemahnya kepastian hukum menciptakan ekspektasi negatif di kalangan pelaku usaha. Hal ini yang dapat mempengaruhi arah industri sawit.

“Pelaku usaha besar bisa saja berhenti menanam sawit dan beralih ke tanaman lain, bahkan bisnis lain. Bagi mereka, itu bisa dilakukan dengan mudah. Tapi petani kecil yang memiliki lahan 1 hingga 5 hektar tidak banyak pilihan. Jika harga sawit terpuruk, nereja yang paling terdampak,” ungkapnya.

Perbaiki Tsta Kelola

Eugenia berharap pemerintah segera memperbaiki tata kelola sektor sawit. Terlebih lagi saat ini industri sawit Indonesia tengah mencari pasar ekspor baru di Eropa Timur, Afrika, dan Timur Tengah untuk mengatasi dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS).

Langkah tersebut diambil setelah Presiden AS, Donald Trump, memutuskan memberlakukan tarif impor 32 persen untuk produk sawit Indonesia. Meskipun tarif ini masih ditunda selama 90 hari sejak Rabu (9/4/2025). Namun ketidakpastian ini mendorong pelaku usaha untuk tidak bergantung hanya pada pasar AS.
(J03)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.