10 hours ago
5
Oleh: Haikal Kurnia Maulana Ritonga
Dalam imajinasi klasik ekonomi pembangunan, sektor formal diposisikan sebagai instrumen tunggal bagi mobilitas vertikal dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Namun, realitas kontemporer di Indonesia justru memanifestasikan sebuah anomali struktural yang kian tajam: sebuah kondisi di mana intensitas kerja meningkat secara eksponensial, namun keamanan ekonomi justru mengalami degradasi. Kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah “Republik Pekerja yang Tak Pernah Cukup”, sebuah ruang di mana batasan antara produktivitas dan eksploitasi diri (self-exploitation) menjadi kabur.
Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
BPS per Agustus 2025 menyajikan angka yang bukan sekadar statistik, melainkan alarm sosiologis: 21,1 juta jiwa terperangkap dalam fenomena sidejobbing atau pekerjaan sampingan—sebuah lonjakan dramatis sebesar 69% dalam 15 tahun terakhir. Di sisi lain, terdapat 7,46 juta jiwa yang masih tertahan di ruang tunggu pengangguran.
Fenomena ini menandakan bahwa pasar kerja Indonesia tidak hanya menghadapi problem pengangguran (unemployment), melainkan juga mal-distribusi kesempatan kerja yang akut. Terjadi konsentrasi beban kerja pada mereka yang sudah memiliki akses, sementara jutaan lainnya teralienasi dari akses kerja pertama mereka.
Erosi Upah Riil dan Pauperisasi Relatif Kelas Pekerja
Akar dari multiplikasi pekerjaan ini adalah stagnasi upah riil yang kontras dengan akselerasi biaya hidup. Secara nominal, angka upah minimum memang mengalami eskalasi tahunan, namun dalam timbangan ekonomi politik, kita sedang melihat proses pauperisasi relatif. Ini adalah kondisi di mana pendapatan nominal buruh meningkat, tetapi daya beli (purchasing power) terhadap kebutuhan fundamental seperti papan, transportasi, energi, dan edukasi justru merosot tajam.
Berdasarkan laporan Bank Dunia, upah riil pekerja Indonesia cenderung stagnan bahkan menurun sejak 2018. Ketika upah utama tidak lagi mampu memenuhi standar reproduksi tenaga kerja yang layak, pekerja terpaksa melakukan penetrasi ganda ke pasar kerja. Waktu luang, yang secara filosofis merupakan ruang bagi pemulihan kognitif dan interaksi sosial, kini mengalami komodifikasi total.
Fenomena ini tidak lagi eksklusif milik kerah biru; kelas profesional dan aparatur sipil negara (ASN) kini terjebak dalam arus gig economy demi menutup defisit anggaran domestik. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang letih secara sistemik, di mana hidup hanya diartikan sebagai rangkaian jam kerja tanpa henti.
Reserve Army of Labor dan Disiplin Kapitalistik
Untuk membedah dinamika ini secara struktural, teori Karl Marx mengenai reserve army of labor (tentara cadangan tenaga kerja) memberikan pisau analisis yang sangat relevan. Marx berargumen bahwa sistem kapitalisme secara inheren memelihara surplus tenaga kerja yang menganggur untuk berfungsi sebagai mekanisme pendisiplinan terhadap mereka yang bekerja.
Dalam konteks Indonesia, jutaan penganggur usia produktif bertindak sebagai ancaman laten bagi para pekerja tetap. Keberadaan cadangan tenaga kerja yang melimpah ini melemahkan posisi tawar (bargaining power) pekerja dalam negosiasi upah maupun kondisi kerja. Perusahaan memiliki keleluasaan untuk menetapkan standar produktivitas yang eksesif karena “di luar sana, masih banyak yang mengantre untuk menggantikan posisi Anda.” Akibatnya, pekerja tetap merasa terpaksa mengambil pekerjaan sampingan bukan karena pilihan otonom, melainkan sebagai proteksi finansial di tengah ketidakpastian stabilitas pekerjaan utama yang sewaktu-waktu bisa terdisrupsi.
Tirani Pengalaman dan Eksklusi Generasional yang Absurd
Paradoks ketenagakerjaan kita semakin diperkeruh oleh tuntutan pengalaman kerja yang menyalahi logika formal bagi posisi entry-level. Persyaratan pengalaman 1–2 tahun bagi lulusan baru (fresh graduate) adalah bentuk eksternalisasi biaya pelatihan oleh korporasi. Jika dahulu perusahaan berperan sebagai lembaga inkubasi yang mengasah talenta, kini korporasi menuntut tenaga kerja “siap pakai” yang sudah dipoles oleh pasar atau institusi lain.
Situasi ini menciptakan eksklusi generasional. Generasi muda terjebak dalam lingkaran setan: mereka membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan pengalaman, namun mereka ditolak karena tidak memiliki pengalaman. Biaya pembentukan kompetensi kini sepenuhnya dibebankan pada individu melalui skema pelatihan mandiri atau magang tak berbayar yang eksploitatif.
Hal ini memperlebar jurang ketimpangan, di mana hanya mereka yang memiliki modal sosial dan finansial kuat yang mampu “membeli” pengalaman awal tersebut, sementara anak-anak dari kelas bawah semakin terpinggirkan ke sektor informal yang prekarius.
Horizontal Mismatch: Devaluasi Gelar Akademik
Masalah sistemik lainnya adalah ketidaksesuaian horisontal (horizontal mismatch) antara latar belakang pendidikan dan okupasi. Data menunjukkan bahwa hanya belasan persen pekerja yang beroperasi di sektor yang linier dengan disiplin ilmunya. Fenomena “Sarjana Ekonomi menjadi Buruh Pabrik” atau “Lulusan Teknik menjadi Pengemudi Ojek Daring” bukan sekadar cerita sukses tentang fleksibilitas, melainkan bukti inefisiensi alokasi sumber daya manusia secara nasional.
Disorientasi ini menunjukkan bahwa ijazah pendidikan tinggi telah kehilangan fungsionalitas teknokratisnya dan sekadar menjadi instrumen penyaringan administratif. Investasi besar negara dan keluarga dalam pendidikan tinggi tidak terkonversi menjadi peningkatan produktivitas yang spesifik. Sebaliknya, pendidikan tinggi sering kali hanya berakhir pada kondisi pekerja bergelar tinggi yang tetap harus menjalankan usaha sampingan di sektor-sektor yang tidak memerlukan keahlian khusus, demi sekadar bertahan hidup (survivalist entrepreneurship).
Prekariat dan Fleksibilitas Neoliberal
Sosiolog Guy Standing memperkenalkan terminologi The Precariat—kelas sosial baru yang hidup dalam ketidakpastian permanen. Di Indonesia, kelas ini tumbuh subur di bawah payung restrukturisasi pasar kerja neoliberal yang mengagungkan fleksibilitas. Melalui deregulasi pasar tenaga kerja, kontrak jangka pendek, dan skema outsourcing, keamanan kerja (job security) telah dikorbankan demi daya tarik investasi.
Perspektif David Harvey mengenai Neoliberal Labor
Restructuring menjelaskan bahwa penekanan biaya produksi melalui efisiensi tenaga kerja adalah strategi utama akumulasi modal global. Dalam praktiknya di Indonesia, fleksibilitas ini hanya menguntungkan satu sisi. Bagi pekerja, fleksibilitas berarti hilangnya jaminan masa depan dan paksaan untuk menjadi “pengusaha bagi diri sendiri” melalui pekerjaan sampingan yang tidak memiliki perlindungan jaminan sosial. Kita tidak sedang membangun masyarakat wirausaha, melainkan masyarakat yang terpaksa memikul beban risiko ekonomi yang seharusnya ditanggung oleh negara atau korporasi.
Ketidakpastian Makro dan Defensifitas Korporasi
Dari sisi pemberi kerja, sikap selektif yang ekstrem sering kali dipicu oleh volatilitas ekonomi makro dan ketidakpastian kebijakan publik. Namun, dalam kacamata kritis, ini juga merupakan bentuk oportunisme struktural. Korporasi memanfaatkan kelimpahan suplai tenaga kerja untuk menaikkan standar kualifikasi tanpa disertai kenaikan kompensasi yang proporsional.
Pengamat ekonomi sering menekankan bahwa ketidakpastian politik dan ekonomi membuat perusahaan enggan melakukan ekspansi tenaga kerja baru secara masif. Mereka lebih memilih mengoptimalkan (baca: memeras) tenaga kerja yang ada atau merekrut tenaga berpengalaman yang bisa langsung menghasilkan nilai tambah tanpa jeda adaptasi. Dampaknya, pasar kerja menjadi sangat rapat dan kompetitif, menciptakan perang sivil antarpekerja: antara mereka yang ingin mempertahankan standar hidup dengan pekerjaan kedua, dan penganggur yang putus asa mencari pekerjaan pertama.
Menuju Rekonstruksi Kontrak Sosial Baru
Fenomena “Pekerja Dua Kali, Penganggur yang Menganggur” adalah potret kegagalan sistemik pasar kerja Indonesia dalam menjamin kesejahteraan distributif. Ini bukan masalah etos kerja individu yang rendah atau kurangnya motivasi berwirausaha. Sebaliknya, ini adalah manifestasi dari ketidakseimbangan kuasa antara modal dan tenaga kerja, serta kegagalan negara dalam mengintervensi pasar untuk menciptakan upah riil yang bermartabat.
Satu pekerjaan penuh waktu (full-time job) idealnya harus cukup untuk menopang kehidupan yang layak bagi seorang pekerja dan keluarganya. Jika realitas memaksa mereka bekerja ganda sementara jutaan lainnya menganggur, maka ada yang salah dengan kontrak sosial kita. Bonus demografi yang selama ini diglorifikasi berisiko menjadi “bencana demografi” jika pasar kerja terus beroperasi dengan logika eksklusi dan eksploitasi jam kerja tambahan.
Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih radikal. Salah satunya melalui reorientasi kebijakan upah dengan mengaitkan upah minimum pada indeks biaya hidup riil, termasuk komponen perumahan dan inflasi yang berkaitan dengan kebutuhan hidup modern. Selain itu, diperlukan regulasi syarat kerja yang lebih adil, seperti membatasi atau melarang persyaratan pengalaman yang tidak relevan untuk posisi pemula, sehingga tidak lagi menjadi penghalang bagi fresh graduate untuk memasuki pasar kerja.
Di sisi lain, konsep link and match antara pendidikan dan industri perlu dijalankan secara lebih substantif. Upaya ini tidak cukup hanya melalui sinkronisasi kurikulum, tetapi juga dengan memberikan insentif kepada industri yang bersedia menjalankan fungsi inkubasi serta pelatihan bagi tenaga kerja baru.
Tanpa reformasi yang menyentuh level struktural, Indonesia berisiko terus melahirkan generasi pekerja yang kelelahan secara fisik dan mental. Dalam situasi seperti itu, bekerja keras tidak lagi menjadi jalan menuju kemakmuran, melainkan hanya menjadi cara untuk sekadar bertahan agar tidak terjerumus ke dalam kemiskinan.
Penulis adalah Alumni Hubungan Internasional Unair dan Pemerhati Kebijakan Sosio-Politik Indonesia.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
