8 hours ago
4
MEDAN (Waspada.id): Gelombang pengunduran diri pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali terjadi dengan mundurnya Zakir Syarif Daulay. Ia mundur dari jabatan Kadis Perkebunan dan Peternakan.
Dalam kurun satu tahun kepemimpinan Bobby Nasution, sudah berulang kali pejabat strategis memilih mundur. Sebelum Zakir, ada 6 pejabat eselon II mengundurkan diri yakni, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Fitra Kurnia dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hendra Dermawan Siregar, kompak mengajukan surat pengunduran diri pada 9 Februari 2026.
Lalu, Kadis Perumahan dan Permukiman (Perkum), Hasmirizal mengajukan pengunduran diri pada 14 Oktober 2025 disusul Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Razali, mengundurkan diri 20 Oktober 2025.
Muhammad Rahmadani Lubis mundur sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut pada 16 Mei 2025. Sementara, Kadis Komunikasi dan Informasi, Ilyas Sitorus diketahui mengajukan pengunduran diri pada 24 Maret 2025 atau sehari sebelum ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi.
Fakta ini, menunjukkan lemahnya konsolidasi birokrasi, tidak solidnya kepemimpinan organisasi, serta tidak terbangunnya kepercayaan kerja di internal pemerintahan.
Rentetan pengunduran diri ini bukan lagi bisa dianggap sebagai dinamika biasa, melainkan sinyal kuat adanya masalah serius dalam manajemen pemerintahan. ‘’Ada masalah serius dalam manajemen kepemimpinan Bobby Nasution sebagai gubernur,’’ kata pengamat anggaran dan kebijakan publik, Elfenda Ananda menjawab Waspada.id, Senin (2/3/2026).
Elfenda menekankan bahwa birokrasi yang sehat membutuhkan stabilitas, bukan pergantian dan pengunduran diri berantai. ‘’Jika pejabat kunci terus meninggalkan jabatan, maka yang terganggu adalah jalannya program pembangunan, pelayanan publik, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah,’’ ungkapnya.
Publik berhak menilai bahwa persoalan ini bukan semata alasan pribadi para pejabat, tetapi cerminan kegagalan membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, terarah, dan berbasis sistem merit.
‘’Jika kondisi ini dibiarkan, yang terjadi bukan hanya krisis jabatan, tetapi krisis kepemimpinan dalam mengelola pemerintahan daerah,’’ tegas Elfenda.
Sudah seharusnya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melakukan introspeksi atas pola kepemimpinan yang dinilai gagal membangun soliditas birokrasi, bukan justru “buang badan” dengan menyatakan “Alhamdulillah tahu diri” terhadap pejabat yang mundur. Pernyataan berulang bahwa para pejabat tersebut berkinerja buruk justru menimbulkan kontradiksi di ruang public, sebut Elfenda.
Di satu sisi, lanjutnya, ada pejabat yang telah berstatus tersangka masih dipertahankan. Lalu, dalam fakta persidangan kasus korupsi jalan Sumut, aparatur pengawasan yang disebut menerima aliran suap juga tetap berada pada posisinya. Bahkan, pejabat BUMD yang diduga terlibat persoalan etik serius (asusila) tidak juga dicopot.
‘’Ini menyebabkan standar penilaian kinerja menjadi tampak tidak konsisten dan terkesan selektif,’’ tandas Elfenda.
Masyarakat Sumatera Utara sudah jenuh dengan narasi menyalahkan bawahan setiap kali terjadi pengunduran diri. Publik, kata Elfenda, justru mencatat berbagai polemik yang menyeret nama gubernur sendiri.
Mulai dari isu tambang nikel “Blok Medan” yang disebut dalam persidangan, kasus korupsi jalan Sumut, dugaan penyelundupan nikel yang pernah disorot ekonom Faisal Basri, polemik empat pulau dengan Aceh, penghentian kendaraan BL di Langkat, proyek “lampu pocong” senilai Rp21 miliar adalah proyek gagal, bangunan Kejari Medan yang roboh, hingga sejumlah proyek multiyears saat memimpin Kota Medan seperti revitalisasi Lapangan Merdeka dan pembangunan UMKM Square dan sebagainya.
Pertanyaan publik kini berbalik: yang sebenarnya bermasalah itu kinerja kepala dinas atau kepemimpinan gubernurnya Bobby Nasution? Bukankah justeru publik lewat survei platform Muda Bicara ID justeru mengatakan sebaliknya yakni Bobby Nasution mendapat predikat gubernur berkinerja terburuk se Indonesia.
Dengan terus menyebut pejabat yang mundur berkinerja buruk, gubernur justru terlihat menutupi ketidakmampuannya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, konsisten, dan berorientasi pada prinsip good governance.
‘’Kepemimpinan seharusnya bertanggung jawab memperbaiki sistem, bukan menjadikan pergantian orang sebagai dalih atas kegagalan mengelola organisasi,’’ tandas Elfenda Ananda, juga pendiri perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) ini.(id96)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
