
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
BINJAI (Waspada.id): Ratusan masyarakat dan mahasiswa Al-Washliyah menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Binjai, Senin (01/09), menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kinerja DPR RI dan kebijakan pemerintah kota.
Para pengunjuk rasa diterima oleh Kapolres Binjai dan anggota DPRD Kota Binjai, termasuk Hj. Kristina Gus Suhartini, untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam aksinya, massa Al-Washliyah menyatakan sikap keras terhadap insiden anggota DPR RI yang berjoget-joget di gedung DPR/MPR RI, karena dianggap mencoreng martabat lembaga negara dan mempermalukan rakyat Indonesia. Mereka juga menolak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 85 Tahun 2024 tentang PBB P2, yang dinilai hanya menambah penderitaan rakyat kecil.
Selain itu, pengunjuk rasa mendesak Pemerintah Kota Binjai untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan PAD, khususnya sektor retribusi parkir yang diduga kuat menjadi ladang kebocoran. Mereka juga menuntut DPRD Kota Binjai menyampaikan somasi dari rakyat kepada DPR RI agar menjaga kesakralan gedung MPR/DPR.
Massa Al-Washliyah mengingatkan Walikota Binjai bahwa PMK 85/2024 terbukti tidak pro-rakyat, dan menuntut pembentukan satgas khusus untuk retribusi parkir dengan melibatkan rakyat atau mahasiswa. Mereka juga mengultimatum DPRD Kota Binjai untuk lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan, jika tidak, DPRD dianggap tidak pro-rakyat.
Para pengunjuk rasa menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah gerakan moral untuk membela kepentingan rakyat.
Ketua DPRD dan anggota DPRD yang hadir berjanji akan merealisasikan keinginan para pengunjuk rasa. Informasi yang didapat di lapangan, akan ada unjuk rasa lanjutan pada pukul 14.00 WIB. (id25)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.