2 hours ago
8
Pengamat politik dan kebijakan publik, Dr. Usman Lamreung
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
Upaya membenturkan gubernur dan wakil gubernur yang realitanya solid, pada dasarnya, merupakan bagian dari strategi delegitimasi kekuasaan.
BANDA ACEH (Waspada.id): Dinamika politik di Aceh belakangan ini memunculkan perdebatan di ruang digital setelah beredarnya narasi di berbagai platform media sosial yang menyebut Wakil Gubernur Aceh sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur saat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menjalani pengobatan di Malaysia.
Pengamat politik dan kebijakan publik, Dr. Usman Lamreung, menilai narasi tersebut perlu dicermati secara serius karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik mengenai relasi kekuasaan di tingkat eksekutif daerah.
“Penyebaran foto dan narasi yang menempatkan wakil gubernur sebagai Plt gubernur bisa dibaca sebagai upaya membangun persepsi publik bahwa terjadi kekosongan atau peralihan kekuasaan,” kata Usman Lamreung kepada wartawan, Sabtu (7/3).
Menurutnya, dalam perspektif komunikasi politik, strategi semacam itu dikenal sebagai framing politik, yakni upaya membentuk cara pandang masyarakat melalui konstruksi informasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas institusional pemerintahan.
Ia menjelaskan, secara administratif keberadaan wakil gubernur yang menjalankan fungsi pemerintahan tidak otomatis menjadikannya Plt gubernur, kecuali terdapat penetapan resmi sesuai mekanisme hukum pemerintahan daerah.
Usman menilai fenomena ini juga dapat dibaca sebagai bagian dari political wedge strategy atau strategi pembelahan politik, yaitu upaya membangun jarak psikologis dan politik antara dua figur yang secara formal berada dalam satu kepemimpinan.
“Dalam konteks Aceh, narasi yang mencoba membenturkan gubernur dan wakil gubernur bisa memicu spekulasi publik seolah-olah terjadi konflik internal dalam pemerintahan, padahal keduanya sejauh ini terlihat solid,” ujarnya.
Ia menambahkan, perkembangan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan aktor politik tertentu yang memanfaatkan ruang digital untuk membangun opini publik yang dapat melemahkan stabilitas kekuasaan daerah.
Menurut Usman, media sosial dalam politik kontemporer sering menjadi arena proxy politics, yakni pertarungan politik yang tidak dilakukan secara terbuka melalui institusi formal, melainkan melalui produksi narasi, propaganda halus, dan pembentukan persepsi publik.
Jika tidak disikapi secara bijak, kata dia, narasi seperti itu berpotensi menimbulkan efek berantai dalam politik lokal Aceh, mulai dari munculnya ketidakpercayaan publik terhadap soliditas kepemimpinan daerah hingga terbukanya ruang bagi aktor politik lain untuk memanfaatkan situasi tersebut sebagai momentum konsolidasi kekuatan.
“Dalam perspektif politik kekuasaan, upaya membenturkan gubernur dan wakil gubernur pada dasarnya merupakan bagian dari strategi delegitimasi kekuasaan. Tujuannya menciptakan kesan bahwa pemerintahan tidak solid,” katanya.
Karena itu, Usman menilai penting bagi semua pihak untuk melihat persoalan tersebut secara rasional dan proporsional, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang berkembang di media sosial.
Ia juga menekankan bahwa transparansi komunikasi politik dari pemerintah daerah menjadi kunci untuk meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap stabilitas pemerintahan di Aceh.
“Stabilitas politik Aceh sangat bergantung pada soliditas kepemimpinan eksekutif. Klarifikasi yang jelas dari pemerintah daerah penting agar publik tidak terjebak dalam konstruksi opini yang menyesatkan,” ujar Usman.(hulwa)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
