Penerimaan Pajak Per Februari 2025 Turun 30,2 Persen

JAKARTA (Waspada): Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mencapai Rp187,8 triliun per Februari 2025, atau turun 30,2% secara tahunan (year on year/YoY), dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 senilai Rp269,02 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, sejak 2022 pola penerimaan pajak selalu sama yaitu naik pada Desember tetapi menurun pada Januari dan Februari.

“Jadi, tidak ada hal yang anomali [dari penurunan penerimaan pajak selama Januari—Februari 2025]. Jadi sifatnya normal saja,” tuturnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Namun, pihaknya membantah permasalahan implementasi Coretax menjadi penyebab utama penerimaan negara anjlok pada awal tahun ini.

Hanya saja, Anggito mengakui bahwa penurunan penerimaan pajak pada awal tahun ini lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, ada dua faktor utama yang menyebabkan itu. Pertama, faktor penurunan harga komoditas utama Indonesia seperti batu bara (-11,8%), Brent (-5,2%), dan nikel (-5,9%). Kedua, faktor administrasi.

Terkait faktor administrasi, Anggito menjelaskan adanya sejumlah kebijakan baru yang mempengaruhi penerimaan pajak.

Dia mencontohkan kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) atas PPh 21 atau pajak atas penghasilan buruh yang mulai berlaku Januari 2024. Penerapan TER PPh 21 mengakibatkan lebih bayar sebesar Rp165 triliun pada 2024.

Anggito menyatakan jika lebih bayar tersebut diklaim pada Januari dan Februari 2025 maka penerimaan pajak jenis PPh 21 akan meningkat (rata-rata Rp21,2 triliun pada Desember 2024—Februari 2025), bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp20,4 triliun).

“Jadi ada kebijakan yang baru pertama kali dilaksanakan pada 2024 yang namanya tarif efektif rata-rata untuk PPh 21. Jadi kalau Anda menghitung cash memang turun, tapi kalau ini adalah efek dari kebijakan TER yang dilaksanakan 2024,” ujar Anggito.

Selain itu, sambungnya, ada kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri (DN) yaitu pembayaran yang sampai dengan Februari bisa dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

Dia katakan, jika perhitungan dinormalisasikan terhadap aturan relaksasi tersebut maka rata-rata penerimaan PPN DN periode Desember 2024—Februari 2025 mencapai Rp69,5 triliun atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp64,2 triliun).

“Jadi itu menjelaskan pola Februari 2025 agak berbeda dengan sebelumnya. Tapi sekali lagi setelah dinormalisasikan dan angka itu diketahui sampai dengan 10 Maret, maka polanya sama seperti yang normal,” tutupnya.