Pembelian BBM Dibatasi 50 Liter, Dorong Gerakan Hemat Energi Nasional

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah resmi mengumumkan langkah transformasi budaya kerja sekaligus gerakan hemat energi sebagai upaya mitigasi menghadapi dinamika global yang kian tidak menentu.

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pengaturan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) agar lebih efisien, dengan tujuan menjaga stabilitas distribusi energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman dan perekonomian tetap terjaga. Namun demikian, ia menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan energi.

“Perubahan perilaku diperlukan agar masyarakat tetap tenang dan produktif, serta konsumsi energi bisa lebih efisien,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (1/4/2026).

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pemerintah akan memberlakukan pengaturan pembelian BBM menggunakan barcode melalui aplikasi MyPertamina. Dalam skema ini, setiap kendaraan dibatasi pengisian maksimal hingga 50 liter per hari atau setara satu tangki penuh.

Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi kendaraan angkutan umum dan truk logistik.

Airlangga menegaskan, langkah ini bertujuan menjaga distribusi BBM tetap adil dan merata di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Pemerintah mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif serta mendukung efisiensi energi melalui kebijakan ini,” tambahnya.

Harga BBM Dipastikan Tetap

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa pemerintah belum akan melakukan penyesuaian harga BBM dalam waktu dekat.

“Kami tegaskan, tidak ada kenaikan maupun penurunan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi,” kata Bahlil.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan, karena pasokan energi nasional dijamin mencukupi.

Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan.

“Presiden selalu mengutamakan kepentingan rakyat, terutama masyarakat kecil, agar semua kebijakan berjalan dengan baik dan adil,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta keseimbangan antara ketersediaan energi dan konsumsi masyarakat. Selain menjaga stabilitas pasokan, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun budaya hemat energi di Indonesia.

Di tengah tekanan global, BBM tidak hanya menjadi komoditas strategis, tetapi juga faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah pun menegaskan bahwa kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan negara menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan tersebut. (lip6)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.