3 hours ago
10
MEDAN (Waspada.id): Gelombang pengunduran diri pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bukan lagi sekadar dinamika birokrasi rutin.
Satu orang mundur masih bisa dipahami sebagai pilihan personal. Dua orang mungkin kebetulan. Namun ketika mundur menjadi pola, publik patut membaca situasi ini sebagai sinyal gangguan serius dalam tata kelola pemerintahan.
Di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, sejumlah kepala dinas strategis meletakkan jabatan, terbaru Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Alasan resmi berkisar pada faktor pribadi, pendidikan, kesehatan, hingga kinerja yang disebut tidak memenuhi standar.
Pernyataan semacam itu terdengar tegas, tetapi justru memunculkan pertanyaan mendasar. ‘’Jika banyak pejabat dinilai tidak berkinerja baik, siapa yang merekrut dan menempatkan mereka? Kesalahan tidak mungkin berdiri tunggal pada individu yang mundur,’’ ungkap Farid Wajdi kepada Waspada.id, Selasa (3/32026).
Founder Ethics of Care itu menyebut, dalam manajemen pemerintahan, kegagalan beruntun pada level pimpinan perangkat daerah hampir selalu berakar pada desain sistem.
‘’Proses seleksi mungkin tidak akurat. Penempatan jabatan bisa tidak berbasis kompetensi substantif. Target kerja mungkin ambisius tanpa dukungan struktural memadai,’’ cetus Farid.
Ia mengatakan, perubahan organisasi berlangsung cepat tanpa kesiapan psikologis dan teknis aparatur. Setiap faktor tersebut menyimpan potensi friksi yang memicu eksodus.
Pernyataan tentang “kinerja buruk” juga menuntut transparansi. Apa indikatornya? Apa kontrak kinerja yang disepakati sejak awal? Bagaimana mekanisme evaluasi dilakukan? Tanpa parameter terbuka, label kinerja rendah mudah berubah menjadi justifikasi sepihak. ‘’Birokrasi profesional membutuhkan ukuran objektif, bukan sekadar penilaian normatif dari pucuk pimpinan,’’ tegasnya.
Farid menilai, fenomena ini layak dibaca melalui analogi sepakbola. Jika satu pemain tampil di bawah standar, bangku cadangan tersedia. Jika dua pemain gagal menjalankan strategi, pelatih melakukan penyesuaian taktik.
Namun ketika sejumlah pemain inti memilih keluar dalam satu musim kompetisi, persoalan beralih ke ruang ganti dan meja manajemen. ‘’Strategi rekrutmen dipertanyakan. Pola komunikasi dievaluasi. Kepemimpinan diuji,’’ sebutnya.
Gubernur memegang peran sentral sebagai kapten sekaligus penentu arah permainan. Badan kepegawaian berfungsi sebagai arsitek komposisi tim. Jika pergantian pejabat terjadi beruntun, evaluasi tidak cukup berhenti pada sosok yang mengundurkan diri.
‘’Evaluasi harus menyentuh kultur kerja, pola pembinaan, sistem promosi, hingga cara pengambilan keputusan,’’ ucapnya.
Kepemimpinan yang efektif, kata Farid, tidak hanya mengganti orang, tetapi juga memperbaiki mekanisme.
Risiko terbesar dari situasi ini terletak pada instabilitas kebijakan. Program pembangunan membutuhkan kesinambungan.
Setiap pergantian kepala dinas berpotensi mengubah prioritas, menunda implementasi, dan melemahkan koordinasi lintas sektor.
Aparatur di bawahnya bekerja dalam ketidakpastian. Masyarakat menunggu pelayanan yang konsisten, bukan drama birokrasi yang berulang.
Lebih tajam lagi, lanjut Farid, publik berhak menilai pola ini sebagai cermin kualitas manajemen politik daerah. Reformasi birokrasi menuntut meritokrasi, profesionalisme, dan kepastian arah. Gelombang pengunduran diri justru memberi kesan rapuhnya fondasi tersebut.
Jika tekanan kerja terlalu tinggi tanpa dukungan sistem, pejabat memilih keluar. Jika seleksi keliru, pejabat gagal beradaptasi. ‘’Dalam kedua skenario, tanggung jawab tetap berada pada desain kepemimpinan,’’ ujarnya.
Pertanyaan mendesak bukan siapa berikutnya yang mundur. Pertanyaan utama menyasar keberanian melakukan refleksi struktural.
Tim yang terus kalah tidak cukup mengganti pemain. Pelatih harus meninjau ulang taktik, membangun kembali kepercayaan, dan memastikan setiap posisi diisi oleh figur kompeten melalui proses yang adil.
‘’Tanpa koreksi menyeluruh, gelombang ini berpotensi tercatat sebagai krisis manajemen pemerintahan, bukan sekadar rotasi pejabat. Publik menunggu ketegasan yang disertai konsistensi, bukan sekadar pergantian nama pada papan struktur organisasi,’’ demikian Farid Wajdi, juga mantan Anggota Komisi Yudisial (KY) ini.
Tercatat, dalam setahun kepemimpinan Bobby Nasution, sudah 7 pejabat eselon II yang mengundurkan diri. Mereka adalah: Kepala Dinas Perebunan dan Peternakan, Zakir Syarif Daulay, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral, Fitra Kurnia, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hendra Dermawan Siregar.
Sebelumnya, Kadis Perumahan dan Permukiman, Hasmirizal disusul Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Razali. Kemudian, Muhammad Rahmadani Lubis mundur sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Kadis Komunikasi dan Informasi, Ilyas Sitorus diketahui mengajukan pengunduran diri sehari sebelum ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi.(id96)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
