1 month ago
17
17 Agustus 202517 Agustus 2025
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, Minggu (17/8/2025).
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
JAKARTA (Waspada.id): Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyambut baik kenaikan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Total anggaran pendidikan tahun depan ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun, naik 4,63% dari Rp724,3 triliun pada tahun sebelumnya.
Namun, di balik angka fantastis tersebut, P2G menilai alokasi anggaran masih belum berpihak pada kebutuhan mendasar pendidikan. Hampir separuh dari anggaran pendidikan, yakni 44,2% atau sekitar Rp335 triliun, justru dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
“P2G terkejut, hampir setengah anggaran pendidikan dipakai untuk MBG. Padahal banyak masalah mendasar pendidikan dan kesejahteraan guru yang masih jauh dari kata tuntas,” ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, Minggu (17/8/2025).
P2G menyoroti bahwa alokasi untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya sekitar Rp33,5 triliun atau 4,6% dari total anggaran pendidikan, jauh lebih kecil dibandingkan dana untuk MBG. Hal ini dinilai menunjukkan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran belum fokus pada perbaikan pendidikan dasar, menengah, dan PAUD.
Selain itu, janji pemerintah untuk menetapkan standar upah minimum guru non-ASN sebagaimana tertuang dalam Astacita Prabowo-Gibran dinilai belum terlihat dalam RAPBN 2026.
“Masih banyak guru honorer, guru swasta, guru madrasah, hingga guru PAUD yang penghasilannya hanya Rp200 ribu – Rp500 ribu per bulan. Pemerintah mestinya segera menetapkan standar upah minimum guru non-ASN agar sesuai amanat UU Guru dan Dosen,” tegas Iman Zanatul Haeri, Kabid Advokasi Guru P2G.
P2G juga mengkritisi tata kelola sekolah yang tidak konsisten dengan amanat UUD 1945 tentang sistem pendidikan nasional. Alokasi dana besar untuk pembangunan 200 Sekolah Rakyat dan 9 SMA Unggul Garuda dinilai tidak proporsional, mengingat revitalisasi 12.560 sekolah dan madrasah hanya mendapat Rp22,5 triliun.
“Revitalisasi 12 ribu sekolah yang menampung jutaan murid malah lebih kecil dibanding 200 Sekolah Rakyat yang hanya menampung sekitar 100 ribu murid. Bahkan anak Sekolah Rakyat dapat fasilitas laptop, sementara anak miskin di sekolah umum tidak,” tambah Iman.
Dalam pernyataannya, P2G menyampaikan lima poin desakan utama.Pertama, realokasi anggaran pendidikan agar lebih berpihak pada pendidikan dasar-menengah dan kesejahteraan guru.
Kedua, refocusing anggaran pendidikan dari kementerian non-pendidikan ke kementerian pendidikan.
Ketiga, penetapan segera standar upah minimum guru non-ASN secara nasional.
Keempat, penataan ulang tata kelola sekolah agar tidak tumpang tindih antarkementerian.
Kelima, implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan dasar gratis, termasuk bagi sekolah swasta.
“Anggaran pendidikan 757 triliun ini belum menyentuh kebutuhan paling mendasar, yaitu peningkatan kualitas guru, pemenuhan hak kesejahteraan mereka, serta pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah harus menunjukkan political will yang lebih kuat,” tutup Satriwan.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
