Merasa Terzalimi, Korban Banjir Bandang Pedalaman Bireuen Ngadu ke Presiden Butuh Tempat Tinggal Layak

4 hours ago 1
Aceh

Merasa Terzalimi, Korban Banjir Bandang Pedalaman Bireuen Ngadu ke Presiden Butuh Tempat Tinggal Layak Warga korban banjir dan longsor Gampong Salah Sirong, Jeumpa Bireuen, Selasa (3/3).Waspada.id/Fauzan

Ukuran Font

Kecil Besar

14px

BIREUEN (Waspada.id): Tangis pecah di bawah tenda darurat di Gampong Salah Sirong, Kecamatan Jeumpa, sejumlah Korban banjir bandang dan longsor memohon bantuan Presiden agar membangunkan tempat tinggal yang layak hunian sementara bagi mereka.

Tiga bulan pasca banjir menghantam Bireuen akhir Noveber lalu Kabupaten, sebanyak 55 kepala keluarga di gampong tersebut masih bertahan di tenda pengungsian. Padahal bulan suci Ramadhan sedang berlangsung, hari raya Idul Fitri hanya menghitung hari. Tetapi hunian sementara (huntara) yang dijanjikan hingga saat ini belum berdiri.

“Kepada Bapak Presiden Prabowo, kami korban bencana di Bireuen mohon dibangun hunian sementara. Kami sudah tidak sanggup tinggal di tenda. Anak-anak kami kepanasan, kami sengsara. Kalau tidak percaya, datanglah lihat kami,” ujar seorang perempuan dalam video tersebut dengan suara bergetar.

Beberapa warga lain menyebut mereka merasa dizalimi oleh pemangku kebijakan di daerah. “Kami korban bencana sudah dizalimi oleh orang-orang berpangkat. Tolong kami,,” kata seorang warga, yang disambut tangis yang lainnya.

Selain belum adanya pembangunan huntara, sebagian warga juga mengaku belum menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) yang sebelumnya disebut-sebut menjadi solusi sementara sebelum hunian layak dibangun. Tanpa kepastian bantuan, mereka mengaku seperti dibiarkan menghadapi penderitaan.

Kaur Umum Gampong Salah Sirong Jaya, Mukhlisin, juga menyampaikan hingga kini puluhan keluarga korban banjir tersebut belum mendapatkan kepastian untuj dipindahkan. “Kami sudah menyampaikan permohonan pembangunan huntara ke Pemerintah Kabupaten Bireuen. Tetapi hingga sekarang belum ada realisasi,” sebutnya.

Sementara berdasarkan keterangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI yang diperoleh Waspada.id, usulan pembangunan huntara dari Pemerintah Kabupaten Bireuen belum pernah diajukan ke pemerintah pusat. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Aceh yang telah mengajukan usulan dan bahkan ditargetkan rampung 100 persen pada Ramadan ini. (id73)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Read Entire Article
Berita Kasus| | | |