Ketua PURBAYA Minta Presiden Prabowo Mundur Dari BOP 

MEDAN (Waspada.id): Ketua Umum DPP PURBAYA Indonesia, Assoc.Prof.Dr. Ali Yusran Gea, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mundur dari keanggotaan Blok Oranye Persia (BOP) dan membatalkan rencana mediasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran akan implikasi geopolitik yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Dr. Ali Yusran Gea menegaskan, mundur dari BOP penting karena Amerika Serikat telah melanggar Memorandum of Understanding (MOU) BOP dan norma hukum internasional. “Amerika dan Israel merupakan sumber utama kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia di dunia,” tegasnya. Ia menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia berlandaskan Pancasila, bersifat kolektif dan humanis, berbeda dengan pendekatan individualistik Amerika-Israel yang bertentangan dengan identitas bangsa.

Dr. Ali Yusran Gea juga mengingatkan kesenjangan kekuatan teknologi dan militer Indonesia dibanding Iran, Amerika, dan Israel. Keterlibatan dalam mediasi dikhawatirkan mengganggu hubungan perdagangan global yang sudah rapuh, sementara kondisi politik domestik belum stabil akibat isu KKN, skandal MBG, penegakan hukum yang lemah, serta meningkatnya konflik sosial.

“Kami berharap Presiden Prabowo tidak salah langkah dalam politik luar negeri. Jangan sampai keputusan ini menjadi bencana bagi kehidupan bangsa,” tegas Dr. Ali Yusran Gea. PURBAYA menilai, saat ini prioritas utama adalah memperkuat fondasi domestik sebelum menghadapi kompleksitas konflik global.

Dr. Ali Yusran Gea menambahkan, Indonesia seharusnya fokus pada diplomasi regional yang lebih aman dan realistis, seperti memperkuat hubungan ASEAN dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara tetangga. Menurutnya, ikut campur dalam konflik besar dunia tanpa persiapan matang bisa menimbulkan tekanan politik dan ekonomi yang serius bagi bangsa.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga opini publik agar tidak terjebak pada euforia diplomasi internasional yang bisa membahayakan stabilitas nasional. “Sangat berbahaya jika masyarakat terprovokasi oleh isu mediasi global, sementara masalah domestik seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial belum terselesaikan,” ujarnya.

Selain itu, Dr. Ali Yusran Gea menekankan perlunya sinergi antar lembaga pemerintahan dan parlemen dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

Menurutnya, keputusan unilateral tanpa kajian mendalam berpotensi menimbulkan kritik keras dari masyarakat dan negara sahabat, yang bisa menurunkan kredibilitas Indonesia di kancah internasional. (rel)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.