Kades Huta Lombang Diduga Selewengkan Dana Desa

9 Agustus 20259 Agustus 2025

PALAS (Waspada.id): Masyarakat Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padanglawas (Palas) meminta aparat penegak hukum (APH) segera memeriksa dan mengaudit penggunaan anggaran di desa itu yang diduga tidak transparan dan minim melibatkan warga.

“Kami meminta APH utamanya Inspektorat agar segera turun mengaudit langsung penggunaan anggaran di desa kami. Kami menduga kuat beberapa tahun terakhir telah terjadi penyelewengan untuk memperkaya diri oknum kades berinisial ES dan kelompoknya,” ucap beberapa warga Huta Lombang yang meminta identitas mereka tidak dipublikasikan, Sabtu (9/8).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Seorang perwakilan warga bermarga Daulay menyampaikan, pihaknya meminta identitas diri mereka tidak dipublikasikan berhubung masih terikat tali persaudaraan dan merupakan pendukung oknum kades tersebut saat pemilihan sebelumnya. Terlebih, diduga kuat selama ini ada oknum APH membekingi yang menjadi salah satu kekhawatiran warga.

“Permintaan ini kami sampaikan bentuk keprihatinan, kekecewaan atas minimnya warga serta perangkat desa dilibatkan dalam penggunaan/ pengelolaan anggaran. Sehingga diduga kuat selama ini terjadi penyelewengan bahkan diduga sering terjadi pemalsuan dokumen berupa tanda tangan,” ucap Daulay.

Bangunan sumber air bersih Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumun yang diduga telah lama tidak berfungsi, Sabtu (9/8). Waspada.id/Muhammad Satio

Warga menambahkan, apabila nantinya Inspektorat turun mengaudit langsung ke desa, warga berjanji akan turut bekerja sama memberikan informasi maupun pernyataan tertulis terkait dugaan-dugaan penyelewengan yang dilakukan oknum Kades Huta Lombang tersebut.

Mereka mengungkapkan beberapa item penggunaan anggaran yang tidak mereka ketahui dan diduga bermasalah sarat dengan penyelewengan diantaranya, bangunan serba guna balai desa yang kegunaannya tidak jelas untuk apa bahkan telah lama terlantar dan tidak difungsikan.

Kemudian, pemeliharaan sumber air desa atau pembuatan sumur bor yang tidak berfungsi, anggaran penanggulangan bencana dan keadaan mendesak serta gaji/honor guru PAUD hingga MDTA di desa itu.

“Beberapa item tersebut saja telah menghabiskan anggaran desa ratusan juta rupiah yang penyalurannya tidak transparan. Khususnya bangunan balai desa tersebut dibangun untuk apa sebenarnya, kenapa tidak difungsikan, apakah untuk kandang ternak kita tidak tahu,” ucap warga kesal.

Kepala Desa Huta Lombang Edi Suwito kepada Waspada.id mengatakan, untuk bangunan serbaguna desa tersebut dibangun dengan biaya Rp400 juta dan permasalahan bangunan itu tidak difungsikan sudah sampai pada bagian hukum kabupaten.

“Dan terkait sumber air bersih desa, bukan karena tidak difungsikan melainkan sumur bor kering dan sebagian tandonnya telah rusak dan bangunan tersebut bukan dari dana desa melainkan bangunan PNPM,” kata Kades Huta Lombang.

Kemudian, terkait dugaan ketidaktransparannya penggunaan serta penyaluran dana desa Huta Lombang sesuai yang disampaikan warga selama beberapa tahun terakhir, “untuk ini, swadaya masyarakat pak ya tetap masyarakat yang bekerja. Begitu juga honor guru ada insentif nya melalui kepala MDA nya,” ucap Edi Suwito. (Id57)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.