7 hours ago
2
23 April 202523 April 2025
Kader PKB Sumut Altudes Siregar. Waspada/ist
MEDAN (Waspada): Kader Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara (PKB Sumut) Altudes Siregar, mendesak Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB untuk segera mengevaluasi dan menonaktifkan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sumut, Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution.
Desakan ini disampaikannya menyusul mencuatnya sejumlah pemberitaan terkait dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Ketua DPW.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
Ia mengatakan, salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan penyalahgunaan dana hibah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebesar Rp1,3 miliar. Dana tersebut diduga tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, namun dalam laporan pertanggungjawaban disebutkan telah digunakan untuk kegiatan partai dan disalurkan ke Dewan Pengurus Cabang (DPC) di Sumut.
“Kenyataannya, sejumlah DPC mengaku tidak pernah menerima dana tersebut, sehingga memicu keributan di internal pengurus DPW maupun di tingkat DPC,” kata Altudes, Rabu (23/4).
Tak hanya itu, Altudes juga menyoroti kasus dugaan penyimpangan dalam program Smart Village di Kab. Mandailing Natal (Madina) yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp9,4 miliar. Program yang digadang-gadang akan mewujudkan Desa Digital itu disebut fiktif karena setiap desa hanya menerima sertifikat tanpa adanya kegiatan nyata.
“Hingga kini, tidak ada satu pun desa di Mandailing Natal yang bertransformasi menjadi Desa Digital seperti yang dijanjikan dalam program tersebut,” sebutnya.
Altudes juga menyoroti kasus lain yakni, dugaan kecurangan dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kab. Madina.
“Meski kasus ini sudah lama bergulir, namun hingga saat ini belum ada kepastian hukum. Penanganan kasus tersebut oleh Polda Sumut dinilai lambat dan belum menyentuh sejumlah pihak yang disebut terlibat, termasuk Ketua DPRD dan pejabat eksekutif saat itu,” ujarnya.
Sebagai kader yang cinta PKB, lanjutnya, ia dan rekan-rekannya merasa khawatir citra partai akan tercoreng, bukan hanya di Sumut tapi juga secara nasional.
“Oleh karena itu, kami meminta DPP segera mengevaluasi dan menonaktifkan Ketua DPW sebelum semuanya terlambat,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika DPP PKB tidak segera mengambil langkah, maka perpecahan internal akan semakin melebar dan dapat menurunkan elektabilitas partai.
“Ini menjadi alasan kuat bagi DPP untuk segera turun tangan dan menyelamatkan nama besar PKB di Sumatera Utara,” pungkasnya.(m32)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
