Bupati Aceh Besar Muharam Idris yang diwakili Asisten II Sekdakab Aceh Besar M Ali SSos MSi bersama unsur Forkopimda Aceh Besar mengikuti Rakor Zoom Pengendalian Inflasi Daerah secara Daring di Ruang Rapat Aula lantai 3 Kantor Bupati Aceh Besar Kota Jantho, Senin(29/12). (Waspada.id/Ist)
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
KOTA JANTHO (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar mengikuti arahan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pengendalian Inflasi daerah yang dilaksanakan secara virtual di ruang Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (29/12).
Rakor Pengendalian Inflasi tersebut diikuti oleh Bupati Aceh Besar yang diwakili oleh Asisten II Sekdakab Aceh Besar H.M. Ali S.Sos, M.Si bersama unsur Forkopimda Aceh Besar, Kabid Perekonomian dan SDM dan Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Besar serta anggota TPID Pemkab Aceh Besar.
Rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut membahas perkembangan inflasi nasional dan daerah berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), serta hasil pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga Minggu Ke-4 Desember 2025.

Berdasarkan data inflasi year on year (y-on-y) November 2025, Provinsi Riau tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional, yakni sebesar 4,27 persen, menempati peringkat pertama dari seluruh provinsi di Indonesia. Angka tersebut berada di atas rentang target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Sementara itu, pada tingkat kabupaten, Kabupaten Indragiri Hilir tercatat berada pada peringkat ke-3 inflasi tertinggi secara nasional, dengan inflasi mencapai 6,69 persen (y-on-y). Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas strategis.
Selain inflasi y-on-y, rapat juga membahas perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu Ke-4 Desember 2025, yang menunjukkan bahwa 37 provinsi mengalami kenaikan IPH dibandingkan minggu sebelumnya. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di sebagian besar wilayah antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan bawang merah.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Aceh Besar semakin solid dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun dan awal tahun 2026. “Melalui zoom meeting yang kita ikuti tadi pagi, Pemerintah pusat meminta kita untuk tetap solid untuk mengendalikan inflasi, menjagastabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun. Untuk itu, Pemkab Aceh Besar berkomitmen dan berusaha untuk terus dapat mengendalikan inflasi,” ujar M. Ali usai mengikuti rakot tersebut. (id65)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.






















































