
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
BANDA ACEH (Waspada): Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mendorong Aceh menjadi contoh nasional dalam pembangunan perumahan, khususnya pasca-tsunami. Hal ini disampaikannya usai rapat koordinasi dengan Pemerintah Aceh di Banda Aceh, Kamis (19/6).
Wamen Fahri menekankan pentingnya rumah sebagai aset produktif, bukan sekadar tempat tinggal. “Pemerintah ingin rumah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Maka penting bagi daerah untuk memastikan rakyat memiliki tanah untuk tempat tinggal,” ujarnya. Ia juga menyoroti perlunya menjaga kualitas kawasan permukiman pasca-tsunami agar tidak kumuh dan mendorong renovasi. “Aceh punya pengalaman luar biasa… Ini bisa jadi pelajaran nasional,” tegasnya.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
Pemerintah Aceh melaporkan masih ada kebutuhan rumah layak huni yang signifikan, meskipun pembangunan pasca-tsunami telah menyelesaikan 140 ribu unit rumah dengan dana lebih dari US$ 6,7 miliar. Asisten III Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, menyebutkan keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan rumah tahun ini hanya mencapai 2.000 unit dari target 3.000 unit. Lebih dari 1.500 mantan kombatan juga masih membutuhkan rumah layak huni.
Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri, menambahkan, sejak 2008-2024, Pemerintah Aceh telah membangun 39.685 unit rumah dengan anggaran lebih dari Rp3,1 triliun. Tahun ini, 2.000 unit rumah dibangun dengan anggaran Rp204 miliar. “Data penerima dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” kata Aznal. Pemerintah Aceh mengusulkan tambahan dukungan dari pusat untuk 100 ribu unit rumah jangka panjang.
Menanggapi hal tersebut, Wamen Fahri mengungkapkan target renovasi 2 juta rumah nasional tahun ini, naik signifikan dari 140 ribu unit per tahun sebelumnya. Ia mendorong Aceh untuk menyerap anggaran renovasi tersebut, khususnya di daerah terdampak tsunami. “Kami sedang siapkan mekanisme teknis dan keuangan bersama Kemenkeu,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya usulan renovasi kawasan dari pemerintah daerah dengan rencana teknis yang matang, dengan anggaran sekitar Rp20-22 miliar per kawasan. “Ini harus menopang ekonomi lokal, apalagi untuk daerah pesisir,” pungkas Fahri.(b03)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.