DPRD Sidak Dua Kantor Camat di Barus, Data Penerima Bantuan Jadup Dipertanyakan

17 Maret 202617 Maret 2026

TAPANULI TENGAH (Waspada.id): Sejumlah anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) III melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua kantor kecamatan di wilayah Barus, yakni Kecamatan Barus dan Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (16/3/2026).

Sidak tersebut dilakukan untuk mempertanyakan kejelasan data masyarakat penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang belakangan menuai banyak keluhan dari masyarakat.

Dalam sidak tersebut, anggota DPRD meminta pihak kecamatan menunjukkan data masyarakat yang diinput dan dikirimkan ke pemerintah kabupaten hingga ke Kementerian Sosial sebagai dasar penyaluran bantuan kepada warga terdampak bencana.

Langkah sidak ini dilakukan setelah banyak warga mengaku tidak mendapatkan bantuan Jaminan Hidup, meskipun mereka merasa layak sebagai penerima bantuan dari pemerintah.
Keluhan tersebut bahkan memicu perdebatan di tengah masyarakat karena bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga terdampak justru dinilai tidak tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Camat Barus, Sanggam Panggabean, menjelaskan bahwa data masyarakat yang dikirim ke tingkat kabupaten merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh lurah dan kepala lingkungan (kepling) di masing-masing wilayah.

Menurutnya, pihak kecamatan hanya menerima dan meneruskan data yang telah dihimpun oleh perangkat kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah kabupaten.

Namun dalam penjelasannya, Camat juga menyebutkan adanya tim animator yang turut membantu proses pendataan masyarakat di lapangan.

Tim tersebut bertugas mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan dokumen administrasi seperti Kartu Keluarga (KK) sebagai bahan dalam proses pendataan calon penerima bantuan.

Menurut keterangan tim di lapangan, saat mereka mendatangi rumah warga sering kali masyarakat tidak berada di tempat. Karena itu, ada warga yang menitipkan KK kepada tetangga agar dapat diambil oleh tim animator.

Selain itu, tim juga mengambil foto rumah warga yang terdampak sebagai bagian dari dokumentasi pendataan.

Namun metode pendataan seperti ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data karena tidak selalu disertai verifikasi langsung terhadap kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Bahkan beredar dugaan bahwa sebagian data penerima bantuan tersebut merupakan data rekayasa, karena muncul nama-nama yang dinilai tidak layak sebagai penerima bantuan.

Ironisnya, dalam daftar tersebut disebut-sebut terdapat nama mantan Bupati Tapanuli Tengah yang tercatat sebagai penerima bantuan Jaminan Hidup.

Kondisi ini memicu pertanyaan publik. DPRD pun meminta agar data penerima bantuan segera dievaluasi dan diperbaiki agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. (Tnk)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.