4 hours ago
1
10 Maret 202610 Maret 2026
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari PMII, GMNI, IMM, KAMMI, dan GMKI menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KPPG (Kantor Pengelola Program Gizi) Kota Medan pada Selasa (10/3). Waspada.id/ist
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
MEDAN (Waspada.id): Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari PMII, GMNI, IMM, KAMMI, dan GMKI menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KPPG (Kantor Pengelola Program Gizi) Kota Medan pada Selasa (10/3).
Aksi tersebut merupakan bentuk respons terhadap dugaan carut-marut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Utara yang dinilai tidak berjalan maksimal serta berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya para siswa sebagai penerima manfaat program.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah temuan di lapangan yang dinilai mencederai tuju
an utama program MBG sebagai program nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Koordinator aksi, Bana, menyatakan bahwa pihaknya menemukan indikasi serius terkait lemahnya pengawasan serta dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program tersebut.
“Masa depan bangsa tidak boleh dipertaruhkan. Kami menemukan indikasi kuat adanya praktik yang kami sebut sebagai korupsi gizi. Uang rakyat yang seharusnya kembali kepada rakyat dalam bentuk makanan bergizi justru diduga menjadi bancakan para mafia dapur,” ujarnya dalam orasi.
Aliansi Cipayung Plus Sumut menyoroti beberapa persoalan utama dalam pelaksanaan program MBG di Sumatera Utara, di antaranya:
Ketidaksesuaian antara anggaran program dengan kualitas makanan yang diterima siswa.
Temuan makanan yang tidak layak konsumsi seperti makanan berulat dan diduga beracun di beberapa wilayah.
Dugaan adanya upaya pembungkaman terhadap pihak-pihak yang mencoba melaporkan kejanggalan di lapangan.
Desak Evaluasi Pimpinan KPPG
Dalam aksi tersebut, massa juga mengangkat tagar #DonalOut dan #DadanOut sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan KPPG Medan.
Aliansi menilai evaluasi hingga pencopotan pejabat terkait perlu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG.
“Kesehatan rakyat jauh lebih penting daripada jabatan. Nyawa bukan permainan. Kami menuntut transparansi penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi dan pengelolaan program MBG di Sumatera Utara,” tegas Koordinator Aksi.
Kawasan Bebas Mengadu
Selain aksi unjuk rasa, Cipayung Plus Sumatera Utara juga meluncurkan inisiatif “Kawasan Bebas Mengadu” sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait dugaan penyimpangan dalam program MBG.
Aliansi membuka kanal pengaduan melalui WhatsApp di nomor 088277009897 yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan berbagai temuan di lapangan, mulai dari kualitas makanan, dugaan markup anggaran, hingga praktik mafia pengelola dapur program MBG.
Cipayung Plus Sumut menyatakan siap mengawal setiap laporan masyarakat sebagai bagian dari gerakan kolektif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari tersebut ditutup dengan simbolisasi keprihatinan terhadap kondisi gizi anak bangsa. Aliansi juga menegaskan akan terus melakukan konsolidasi dan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (id23)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
