BUMD Sumut Harus Jadi Penyumbang Utama PAD

15 Agustus 202515 Agustus 2025

MEDAN (Waspada.id): Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar, menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi motor penggerak perekonomian dan penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru menjadi beban bagi keuangan pemerintah provinsi.

Ia menyoroti bahwa kehadiran BUMD seharusnya memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat, melalui kontribusi nyata yang dapat dirasakan, bukan sekadar laporan angka. Namun kenyataannya, banyak BUMD di Sumut yang kinerjanya belum maksimal dan justru membebani keuangan daerah.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

“BUMD seharusnya memberikan kontribusi PAD, bukan menjadi parasit. Kalau manajemennya tidak sanggup, harus ada evaluasi. Ganti dengan orang yang punya kemampuan dan orientasi bisnis yang jelas,” tegas Abdul Rahim di Medan di ruang kerjanya setelah paripurna DPRD Sumut, Jumat (15/8/2025).

Ia mencontohkan PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) yang memiliki lahan sawit seluas 14.000 hektare, namun hingga kini masih menanggung utang sekitar Rp150 miliar.

Kondisi ini dinilainya sebagai cerminan lemahnya manajemen dan perencanaan bisnis. “Dengan lahan seluas itu, seharusnya bisa menghasilkan keuntungan signifikan, bukan malah menambah beban utang,” ujarnya.

Menurut Abdul Rahim, perbaikan BUMD harus dilakukan secara sistematis. Salah satunya dengan menetapkan target yang jelas, menyusun business plan yang realistis, dan melakukan evaluasi berkala—misalnya setiap enam bulan atau setahun sekali.

Evaluasi ini, kata dia, harus tegas dan objektif, termasuk memberikan sanksi pergantian manajemen jika target tidak tercapai.

Tak hanya soal kinerja keuangan, ia juga menilai pemilihan sumber daya manusia (SDM) di jajaran manajemen BUMD harus selektif.

“Sumatera Utara punya banyak orang yang berkompeten dan memiliki orientasi bisnis kuat. Kalau manajemen sekarang tidak mampu, beri kesempatan kepada mereka yang siap bekerja dengan profesional,” ujarnya.

Program Prioritas Pemerintah

Abdul Rahim menambahkan, pembenahan BUMD juga harus sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan pemenuhan infrastruktur dasar di desa-desa.

Ia mengungkapkan, masih banyak desa di Sumut yang belum teraliri listrik meski Indonesia telah merdeka selama lebih dari 80 tahun.

“Program-program seperti ini harus diprioritaskan karena langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Ia juga menyinggung pentingnya koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, untuk benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat di desa-desa.

Namun, koperasi itu harus dikelola dengan manajemen yang sehat, SDM yang kompeten, dan tata kelola keuangan yang transparan.

“Jangan hanya sekadar angka besar di atas kertas, tapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, Abdul Rahim berharap kehadiran negara dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto benar-benar terasa di tengah masyarakat Sumatera Utara.

“Kita bicara bukan hanya data pertumbuhan ekonomi, tapi soal harga kebutuhan yang terjangkau, infrastruktur yang memadai, dan peluang usaha yang terbuka lebar. Itu baru namanya pembangunan yang berpihak pada rakyat,” tutupnya. (id06)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.