Benahi Kebutuhan Air Bersih PDAM, Bentuk BUMD

SUBULUSSALAM (Waspada): Pemko Subulussalam diminta serius membenahi air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ardhi Yanto Ujung, SE (foto), anggota DPRK Subulussalam Dapil Penanggalan mengatakan itu saat Waspada, Kamis (17/4) meminta pendapatnya terkait persoalan PDAM Jontor yang sejak ada, 2020 hingga saat ini nyaris tidak pernah lepas dari berbagai persoalan, seperti rusak mesin, pecah pipa dan lainnya sehingga terganggu pasokan air ke konsumen.

Ardhi Yanto, dikenal dengan Toto Ujung ini menilai, jika PDAM Jontor saat ini masih di bawah Dinas PUPR setempat (UPTD) menjadi bukti belum berdiri sendiri atau mandiri.

“Ke depan, saya pikir sudah saatnya Kota Subulussalam memiliki BUMD membidangi pengelolaan air bersih dan air minum seperti kabupaten/kota lain,” ungkap Toto, contohkan Aceh Singkil dengan PDAM Tirta Singkil dan Tirta Naga di Aceh Selatan.

Dengan adanya BUMD PDAM yang dipimpin direktur lengkap struktur penunjang lainnya, aku Toto, akan lebih maksimal memberi pelayanan kepada masyarakat, bahkan menjadi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mendorong kuat lahirnya BUMD PDAM di kota ini, lalu terkait legalitas atau aturan, Toto pastikan perlu duduk bersama eksekutif dengan legeslatif untuk melahirkan peraturan atau qanun tentang PDAM sebagai landasan hukum Pembentukan PDAM.

Menanggapi program Pemko Subulussalam terkait Aktivasi PDAM Jontor 2025 sebesar Rp2 miliar dari Dana Otsus/Doka, Toto pastikan harus terealisasi.

“Beberapa kali bertemu dengan pihak eksekutif, saya sampaikan agar dana itu tidak dihapus atau dialihkan agar kinerja PDAM Jontor lebih maksimal,” tegas Toto Ujung, Politisi Partai Aceh (PA) ini.

Diketahui, beberapa hari pasca Idulfitri 1446 Hijriah atau sejak awal April lalu, kerusakan pipa induk PDAM Jontor berakibat pasokan air ke rumah konsumen terhenti.