4 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai membengkak jauh di atas kebutuhan awal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, terdapat indikasi praktik jual-beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah dapur MBG melonjak signifikan dari rencana semula.
Menurut Zulhas, program MBG pada awalnya dirancang dengan target sekitar 21.000 titik SPPG. Namun, berdasarkan data terbaru, jumlah titik yang tercatat telah mencapai 27.877 unit.
"Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Lonjakan jumlah dapur tersebut dinilai berpotensi membebani keuangan negara. Pasalnya, setiap dapur MBG memperoleh dukungan operasional yang nilainya mencapai Rp6 juta per hari. Dengan tambahan 6.877 titik di luar rencana awal, pemerintah memperkirakan terdapat pengeluaran ekstra yang mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
"Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujarnya.
Wapres Gibran meninjau pembagian MBG di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (21/4/2026). (CNBC Indonesia/Halimatus Sa’diyah) Foto: Wapres Gibran meninjau pembagian MBG di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (21/4/2026). (CNBC Indonesia/Halimatus Sa’diyah)
Persoalan serupa juga ditemukan pada pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Zulhas menyebut jumlah titik SPPG di kawasan tersebut melonjak jauh di atas perencanaan awal.
Awalnya pemerintah hanya memproyeksikan sekitar 2.000 titik SPPG di wilayah 3T. Namun dalam perkembangannya, jumlah itu meningkat menjadi 8.617 titik, bahkan sebagian besar di antaranya telah memperoleh surat keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
"3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN," ungkap dia.
Karena itu, pemerintah bersama BGN dan sejumlah kementerian/lembaga terkait akan melakukan penataan ulang terhadap program MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan lebih efektif dan efisien.
Zulhas menargetkan, proses penataan kembali seluruh data dan pelaksanaan program MBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.
"Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan, untuk menata ini kembali," pungkasnya.
(wur)
Add
as a preferred
source on Google
