2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Gencatan senjata di Jalur Gaza kian berada di ujung tanduk. Israel memberi sinyal kuat akan melanjutkan operasi militer untuk memaksa pelucutan senjata kelompok bersenjata Palestina, memicu kekhawatiran pecahnya kembali perang besar di wilayah tersebut.
Di tengah kehancuran Khan Younis dan Deir el-Balah, suara drone Israel yang terus berdengung serta ledakan dari penghancuran terkontrol menjadi penanda bahwa konflik sejatinya belum pernah benar-benar berhenti. Meski kesepakatan "gencatan senjata" berlaku sejak Oktober, sumber medis setempat mencatat sedikitnya 828 warga Palestina telah tewas sejak periode tersebut dimulai.
Pemerintah Israel pun semakin terbuka dengan opsi eskalasi. Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu secara mendadak membatalkan rapat kabinet keamanan dan memilih melakukan konsultasi terbatas, di saat tekanan dari militer untuk melanjutkan perang semakin menguat.
Seorang pejabat senior militer Israel bahkan menyebut putaran konflik baru "hampir tak terhindarkan". Israel beralasan eskalasi naik seiring penolakan pelucutan senjata oleh Hamas serta gagalnya mekanisme stabilisasi internasional.
Di lapangan, militer Israel juga terus memperluas kendali wilayah. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan pasukan telah menguasai sekitar 59% Jalur Gaza, melampaui batas "Garis Kuning" dalam kesepakatan gencatan senjata, sembari memindahkan tambahan pasukan dari front lain ke Gaza dan Tepi Barat.
Di tengah situasi tersebut, tekanan terhadap faksi Palestina juga meningkat. Proposal yang didukung Amerika Serikat, yang mengaitkan bantuan kemanusiaan dengan pelucutan senjata, ditolak mentah-mentah.
Anggota biro politik Hamas, Abdul Jabbar Said, menyebut rencana itu sebagai jebakan politik yang memaksa penyerahan total. "Rencana ini mewajibkan pelucutan senjata penuh dalam 281 hari, dengan bantuan kemanusiaan dijadikan syarat," ujarnya, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (4/5/2026).
Kerangka tersebut disebut merujuk pada visi Presiden AS Donald Trump, yang mengharuskan bantuan, rekonstruksi, dan pembukaan akses Gaza dilakukan secara bertahap seiring penyerahan senjata. Namun, aliansi faksi Palestina, termasuk Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer, menolak pendekatan tersebut dan menuntut implementasi penuh tahap awal gencatan senjata, termasuk masuknya 600 truk bantuan per hari yang hingga kini masih terhambat.
Analis politik Gaza, Wissam Afifa, menilai tekanan tersebut sengaja memisahkan isu keamanan dari solusi politik yang lebih luas. "Perlawanan bersikeras bahwa pelucutan senjata harus terkait dengan pembentukan negara Palestina dan berakhirnya pendudukan," kata Afifa, seraya menambahkan bahwa bantuan kemanusiaan kini berubah menjadi alat tawar politik.
Sejumlah analis juga melihat ancaman perang sebagai bagian dari manuver politik domestik Israel. Pakar urusan Israel Mamoun Abu Amer menyebut eskalasi ini sebagai "kedok" untuk menekan mediator sekaligus memperkuat posisi Netanyahu menjelang pemilu.
Namun di sisi lain, militer Israel juga menghadapi tekanan berat akibat konflik multi-front, termasuk di Lebanon selatan, yang membuat potensi pembukaan kembali perang besar di Gaza menjadi risiko strategis yang tidak kecil.
Di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut, warga Gaza tetap menjadi pihak yang paling terdampak. Data terbaru menunjukkan total korban tewas sejak perang dimulai telah mencapai sedikitnya 72.608 jiwa. Dengan serangan yang masih terjadi dan ancaman eskalasi terbuka, kawasan itu kini berada di ambang babak baru konflik yang berpotensi jauh lebih destruktif.
(tfa/sef)
Add
as a preferred
source on Google
