Jakarta, CNBC Indonesia - Bergabungnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ke dalam pemerintahan memunculkan pertanyaan dari sebagian kalangan buruh mengenai independensi organisasi serikat pekerja dalam menyuarakan kepentingan anggotanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan posisi baru Said Iqbal justru memperkuat saluran komunikasi antara pekerja dan pemerintah.
Menurut Dasco, keterlibatan tokoh buruh dalam pemerintahan tidak berarti gerakan pekerja kehilangan daya kritisnya. Sebaliknya, pemerintah kini memiliki ruang dialog yang lebih terbuka untuk menerima berbagai masukan terkait persoalan ketenagakerjaan.
"Tadi sudah disampaikan bahwa, presidennya itu kemudian turut andil dalam bagian pemerintahan, bukan kemudian KSPI menjadi lemah, tetapi kemudian KSPI malah tambah keras untuk memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan ide-ide kreatif, kritik yang membangun untuk kesejahteraan buruh dan pekerja Indonesia," kata Dasco saat menghadiri Rakernas KSPI 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi kalangan pekerja, mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri hingga tekanan ekonomi global yang mulai memengaruhi dunia usaha dalam negeri.
"Kami banyak diskusi dengan Bung Said Iqbal, kami banyak diskusi dengan Pak Menaker. Segala sesuatu tidak ada yang tidak bisa kita tuntaskan kalau kita kemudian duduk bersama, kita bicarakan," ujarnya.
Di sisi lain, Dasco juga menegaskan pemerintah tetap menghormati hak buruh untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi selama dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.
"Ya kalau sekali-sekali kemudian menyuarakan aspirasi buruh di bawah itu kemudian kita musti kemudian harus ke jalan, asal tertib nggak ada masalah," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Said Iqbal mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya meminta agar ruang demokrasi tetap dijaga meski kini dipercaya menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Ia menilai perbedaan pandangan tetap diperlukan dalam sistem demokrasi agar kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
"Saya selalu sampaikan usulan dan saran kepada Bang Dasco, 'Bang tolong beri ruang demokrasi. Beri perbedaan di antara persamaan-persamaan'," ujar Iqbal.
Iqbal juga mengakui bahwa Dasco menjadi salah satu pihak yang mendorong dirinya masuk ke dalam pemerintahan. Namun sebelum menerima amanah tersebut, ia terlebih dahulu meminta jaminan bahwa dirinya tetap dapat menyampaikan kritik maupun masukan secara terbuka.
"Orang pertama, yang diberikan kebijakan amanat oleh presiden sebagai penasihat khusus Presiden Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan kesejahteraan buruh, karena peran dari Bang Dasco," kata Iqbal.
"Saya ucapkan terima kasih Bang Dasco. Beliau memberi amanat oleh saya 'Udah kalau gitu kamu masuk', 'Siap. Tapi tolong demokrasi dijaga', 'Siap, kita jaga demokrasi. Pak Presiden juga menginginkan demokrasi. Di situlah kamu menyampaikan hal-hal'," lanjutnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Foto: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
(dce)
Addsource on Google

6 hours ago
1
















































