5 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah menjajaki berbagai cara agar masyarakat ikut menikmati keuntungan besar yang diperkirakan akan dihasilkan industri kecerdasan buatan (AI). Salah satu opsi yang muncul adalah meminta perusahaan-perusahaan AI memberikan sebagian kepemilikannya kepada publik melalui pemerintah.
Sejumlah pembuat kebijakan, perusahaan, dan kelompok advokasi mengusulkan berbagai skema agar perusahaan AI dapat "memberi kembali" kepada publik.
Opsi yang dibahas mencakup penempatan perwakilan pemerintah AS di dewan direksi perusahaan AI, penerapan pajak khusus bagi industri tersebut, hingga pemberian saham perusahaan kepada pemerintah sebagai imbalan atas dukungan pendanaan federal.
Jika pemerintah benar-benar memperoleh kepemilikan saham di perusahaan AI, dampaknya dapat mengubah struktur penerimaan negara AS secara signifikan. Apalagi, dua perusahaan AI terkemuka, OpenAI dan Anthropic, dilaporkan telah mengajukan dokumen rahasia untuk penawaran umum perdana saham (IPO) di AS pada bulan ini. OpenAI bahkan disebut membidik valuasi hingga US$ 1 triliun.
Hingga kini, Anthropic, Google, dan OpenAI belum memberikan tanggapan terkait kemungkinan pemerintah mengambil kepemilikan saham di sektor AI.
Salah satu usulan datang dari Senator AS Bernie Sanders. Politikus independen dari Vermont yang berafiliasi dengan Partai Demokrat itu mengusulkan agar sistem perpajakan digunakan untuk mengambil sebagian kekayaan yang dihasilkan AI.
Dalam proposalnya, perusahaan AI besar diwajibkan memberikan 50% kepemilikan kepada pemerintah serta menyediakan kursi bagi perwakilan pemerintah di dewan direksi.
"Masyarakat Amerika harus bisa menghentikan hal-hal yang buruk dan mendapatkan manfaat dari keuntungan finansial AI," kata Sanders, dikutip dari Reuters, Selasa (23/6/2026).
Gagasan tersebut sejalan dengan usulan dua profesor hukum yang menginginkan perusahaan membayar pajak menggunakan saham, bukan uang tunai. Dengan cara itu, kepemilikan perusahaan secara bertahap berpindah ke pemerintah tanpa memerlukan investasi langsung dari publik.
Profesor Hukum dari George Washington University, Jeremy Bearer-Friend, menjelaskan pendekatan tersebut tidak akan membuat pemerintah menjadi pemegang saham pengendali.
Selain skema kepemilikan saham pemerintah, muncul pula gagasan agar keuntungan AI langsung dibagikan kepada masyarakat.
OpenAI pada April lalu mengusulkan pembentukan "dana kekayaan publik" yang akan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan AI dan mendistribusikan hasil investasinya kepada warga negara.
Anthropic juga sedang mengeksplorasi konsep "dividen digital", yakni pembayaran kepada warga AS yang didanai dari penerimaan pajak industri AI.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
